REPUBLIKA.CO.ID,JERUSALEM--Paraguay dan Cyprus akhirnya bergabung dengan sejumlah negara Amerika Latin lainnya dalam mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara yang merdeka sesuai batas yang dibuat 4 Juni 1967.
Kementerian Luar Negeri Paraguay dalam pengumumannya yang disampaikan 27 Januari lalu menyebutkan pengakuan 'kebebasan dan kemerdekaan' negara sesuai batas tersebut. Pihaknya juga mendesak Palestina dan Israel kembali melanjutkan perundingan damai yang terhenti guna menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah. Sebelumnya Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, Guyana dan peru telah terlebih dahulu mengakui negara Palesrtina sesuai batas 1967 sejak dua bulan silam.
Sedangkan Presiden Cyprus Dmitris Christofias menurut JTA.org telah menyampaikan sepucuk surat kepada Presiden palestina, Mahmoud Abbas soal pengakuan negara Palestina tersebut. Hal itu tidak terlepas dari hubungan kedua pihak yang sangat panjang dan harus terus dipelihara. Sebelumnya menteri luar negeri Cyprus telah bertemu dengan Menlu Palestina untuk membahas soal pengakuan negara Palestina tersebut dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya.
Namun, pengakuan Cyprus itu disampaikan ditengah upaya Israel yang ingin meningkatkan hubungan dengan Cyprus guna mencari mitra baru di kawasan Mediterania. Setelah hubungan Israel dan Turki memburuk menyusul aksi penyerangan bersenjata atas kapal kemanusiaan Mavi Marmara Mei tahun lalu yang menewaskan sejumlah warga Turki.
Dukungan terhadap Palestina menurut Haaretz.com (30/1) juga sudah disampaikan Presiden Rusia Dmitry Medvedev ketika berkunjung ke Palestina lalu. Dalam kunjungan itu Mendvedev kembali menegaskan sikap Rusia seajk lebih dari dua dekade lalu yang mendukung pembentukan negara Palestina. ''kami mendukung suatu yang tidak dapat dipindahtangankan soal hak rakyat Palestina yang ingin memiliki negara palestina yang mereka dengan ibu kota Jerusalem Timur,'' kata Medvedev.
Angin segar juga datang dari pemerintah Irlandia yang pekan lalu telah meningkatkan status hubungan diplomatiknya dengan Palestina dari sebelumnya yang hanya perwakilan, kini menjadi duta besar. Di daratan Eropa sendiri sudah mulai tampak kecenderungan sejumlah negara untuk mengakui negara Palestina secara unilateral. Namun, mereka tampaknya lebih menyukai untuk meningkatkan status hubungan terlebih dahulu dari perwakilan menjadi duta besar. Selain Irlandia, beberapa negara Eropa terkemuka yang melakukan hal ini adalah Prancis dan Spanyol.
Pihak Israel menilai apa yang dilakukan beberapa negara Eropa itu kemungkinan akan diikuti Inggris, Swedia, Belgia, Finlandia, Jerman, Denmark, Malta, Luxembourg, Austria dan beberapa negara lain. Namun, keputusan pemerintah Irlandia itu tampaknya telah membuat israel kecewa dan memanggil Duta Besar Irlandia untuk Israel, Breifne O'Reilly guna dimintai penjelasan.
Menurut csmonitor.com sejumlah dokumen rahasia Palestina yang dibocorkan Aljazeera menyebutkan AS sebaiknya keluar dari Timur Tengah bila tidak mampu menjadi penengah yang adil dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah. Dokumen itu juga menyebutkan AS telah melumpuhkan demokrasi di Palestina dan berprilaku bagaikan pengacara Israel. Perlu langkah berani dan tegas untuk menyelamatkan posisi AS di Timur tengah khususnya dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Dokumen itu juga menyebutkan rekaman pembicaraan antara juru runding Palestina, Saeb Erekat dengan pejabat Deplu AS, Dan Shapiro 17 September 2009 yang menyebutkan kegagalan pemerintahan Presiden Barack Obama dalam membujuk Israel untuk menghentikan proyek pemukiman mereka. Hal itu sebagai kelanjutan setelah sebelumnya pemerintahan Presiden George Bush yang dianggap tidak serius dalam menyelesaikan masalah konflik Palestina-Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika