REPUBLIKA.CO.ID,  KAIRO - Kelompok koalisi dari grup oposisi telah mengatakan kepada pemerintah Mesir bahwa mereka hanya akan memulai perbincangan transisi ke demokrasi begitu Presiden Hosni Mubarak yang terkepung mundur dari jabatannya. Pernyataan itu diungkap oleh salah satu anggota koalisi, Ikhwanul Muslimin, Selasa (1/2).

"Tuntutan pertama kami, Mubarak pergi. Hanya setelah itu dialog dapat dimulai dengan pemulihan militer dan transisi kekuasaan mendetail," ujar Mohammed Al-Beltagi, mantan anggota Parlemen dari Ikhwanul Muslimin.

Beltagi mengatakan saat ini kelompok oposisi bergerak di bawah nama Komite Nasional untuk Menindaklanjuti Tuntutan Rakyat. Dalam kelompok tersebut terdapat Ikhwanul Muslimin, Asosiasi Nasional untuk Perubahan yang dipimpin Mohamed El-Baradei, beberapa partai politik, tokoh terkemuka dan juga Kristen Koptik.

Pernyataan Beltagi itu diamini oleh El-Baradei dan tokoh oposisi lain. "Mubarak harus mundur pada Jumat," seru El Baradei yang muncul sebagai tokoh dalam protes antirezim Mubarak, kepada Al Arabiya, Selasa.

"Yang saya dengar (dari massa), mereka menginginkan ini segera berakhir jika tidak hari ini (Selasa), maka maksimal Jumat," ujarnya seraya menambahkan bahwa rakyat Mesir telah menanda Jumat sebagai 'hari keberangkatan'.

"Saya sungguh berharap Presiden Mubarak menyingkir sebelum hal lebih buruk lagi terjadi dan meninggalkan negara yang telah ia pimpin selama 30 tahun," ujarnya. "Saya pikir ia tentu tak menginginkan ada lagi darah yang tumpah."

Ikuti Whatsapp Channel Republika