REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk meminta pemerintah mengembalikan lagi pasokan gas sebesar 100 juta kaki kubik per hari yang sebelumnya dialirkan ke PT Chevron Pacifc Indonesia.
Direktur Utama PGN Hendi P Santoso saat rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (2/2), mengatakan, kalau dikembalikan ke PGN, maka pasokan gas tersebut dapat digunakan pembangkit milik PT PLN (Persero).
"Jika masuk 100 MMSCFD ke PLN, maka potensi penghematan subsidi BBM akan mencapai 727.000 kiloliter atau menghemat Rp5,5 triliun pada tahun ini," katanya.
Selain itu, menurut dia, potensi tambahan dividen dan pajak PGN dari pengembalian gas tersebut akan mencapai Rp1 triliun. "Dengan demikian kontribusi total mencapai Rp6,5 triliun," ujarnya.
Sejak Februari 2010, alokasi gas sebesar 100 MMSCFD dialihkan dari PGN ke Chevron guna mendukung produksi minyak di Lapangan Duri, Riau. Akibatnya, pasokan gas bumi ke pembangkit PLN berkurang dengan jumlah yang sama.
Hendi mengatakan, Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) akan mengalokasikan pasokan gas dari Lapangan Jambi Merang sebesar 85 MMSCFD ke Chevron.
"Kami perlu dukungan pemerintah melalui BP Migas dan Dirjen Migas untuk memastikan gas yang dialihkan ke Chevron sebesar 100 MMSCFD dikembalikan lagi ke PGN dan tidak diekspor," ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mendukung pengaliran gas ke pembangkit PLN. "Subsidi akan membengkak kalau PLN tidak mendapatkan gas," katanya.
Saat ini, PLN mengalami kekurangan pasokan gas hingga 1.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sejumlah PLTGU besar seperti Tanjung Priok, Muara Karang, Muara Tawar, Grati, dan Tambak Lorok tidak mendapat gas sejak beroperasi.
Dito menambahkan, pemerintah juga bisa menegosiasikan kembali pasokan gas ke Singapura untuk dialihkan ke PLTGU Muara Tawar.
"Setelah unit regasifikasi di Teluk Jakarta beroperasi awal tahun depan, maka gas bisa diekspor lagi ke Singapura," ujarnya. Saat ini, PGN mengalirkan gas sebanyak 1.674 MMSCFD dengan total pelanggan mencapai 88.134.
Ikuti Whatsapp Channel Republika