REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO-Mohamad ElBaradei memperkirakan butuh setahun masa transisi menuju demokrasi setelah Presiden Hosni Mubarak mundur. Salah satu tokoh dalam gerakan demonstrasi Mesir ini mengatakan selama masa transisi tersebut berlaku konstitusi sementara, dan Mesir dipimpin oleh dewan kepresidenan yang terdiri atas beberapa orang, termasuk perwakilan militer.
Selama masa transisi, ujar mantan Ketua Badan Energi Nuklir Internasional (IAEA) ini kepada wartawan, Jumat, disusun konstitusi permanen yang menjamin kebebasan untuk membentuk partai politik –sesuatu yang sangat dilarang selama ini- dan kebebasan lainnya. Setelah itu, barulah pemilu bisa digelar. Dengan skenario ini, pemilu terpaksa dimundurkan dari jadwal semula pada September.
ElBaradei, yang menegaskan dirinya tak mengincar jabatan presiden, mengatakan jangka waktu setahun untuk mempersiapkan pemilu sebenarnya sangat mepet mengingat banyaknya restrukturisasi hukum yang harus dilakukan demi menjamin pemilu yang adil.
Ia membantah kekhawatiran Barat tentang Ikhwanul Muslimin. Ia mengatakan Ikhwanul Muslimin bukan merupakan ancaman bagi era pasca-Mubarak. Kekhawatiran ini hanyalah taktik untuk menakut-nakuti.
“Dia (Mubarak) telah kehilangan legitimasi,” ungkap ElBaradei. Ia kembali meminta Mubarak untuk mendengar suara rakyat dan mundur secara terhormat. “Semakin cepat dia pergi secara terhormat, semakin bagus untuk semua orang.”
Ia memperingatkan Mesir akan lumpuh dan rusuh jika Mubarak terus bertahan. “(Demonstrasi) Hari ini masih berjalan damai, namun kami tak akan menghentikan protes hingga kebebasan datang.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika