REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Wakil Presiden Mesir,Omar Suleiman, pada perbincangan krisis politik, Ahad (6/2) kemarin menolak tuntutan oposisi yang meminta ia mengambil alih kekuasaan Presiden Hosni Mubarak. Sikap Suleiman itu disampaikan oleh seorang partisipan oposis.

Para peserta perbincangan antara rezim Mesir dan beberapa tokoh oposisi, termasuk Ikhwanul Muslimin, setuju, bagaimana pun juga, perlu untuk membentuk komite reformasi yang bersifat konstitusional.

Keputusan yang ditawarkan kelompok Islam--yang dinyatakan ilegal sejak 1954 namun kembali sebagai kandidat independent--datang ketika pemimpin Mesir mencari cara untuk membubarkan masa demonstrasi. Kini unjuk rasa telah memasuki hari ke-13.

Penawaran yang dilakukan Ikhwanul Muslimin adalah pembentukan panitia reformasi dan melakukan perubahan, namun menghentikan tuntutan utama para demonstran, yakni menuntut Mubarak Mundur.

"Perwakilan dari semua partai politik, masyarakat sipil dan Dewan Orang Bijak bertemu dengan wakil presiden, Omar Suleiman hari ini dan setuju untuk merancang peta jalan reformasi," demikian ujar jurubicara kabinet.

Jurubicara pemerintahan Magdi Radi mengatakan mereka setuju dengan pembentukan komite yang akan melibatkan figur-figur hukum dan sejumlah tokoh politik. Komite nanti akan mengkaji dan mengajukan proposal amandemen konstitusional dan amandemen legislatif yang diminta, pada pekan pertama Maret nanti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika