REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengatakan, Pemerintah telah mengantisipasi erosi kepercayaan publik dengan mempercepat berbagai perangkat aturan dan perundangan dalam kerangka reformasi birokrasi dan konsolidasi demokrasi menuju Pemerintah yang bersih. "Saya akui reformasi birokrasi yang kita canangkan belum dapat dicapai sepenuhnya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih," katanya, saat membuka Konferensi internasional kedua Asian Association for Public Administration (AAPA) di Depok, Jawa Barat, Senin (7/2).
Ia mengatakan, beberapa kasus yang terjadi saat ini seperti kasus mafia pajak dan mafia hukum yang melibatkan sejumlah lembaga tinggi negara, mau tidak mau telah menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. "Tidak hanya itu, banyak pula beberapa persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Karena itu, Pemerintah telah mengantisipasinya dengan menyusun berbagai perangkat aturan dan perundangan dalam kerangka reformasi birokrasi," ujar Wapres.
Pada kesempatan itu Wapres Boediono mencontohkan, krisis politik yang terjadi di beberapa negara terutama di Mesir dan Tunisia yang disebabkan tidak adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Indonesia juga pernah mengalami hal serupa pada 1998. Sejak itu, Indonesia belajar dan berubah menjadi negara demokratis terbesar ketiga di dunia, antara lain ditunjukkan dengan keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Pemilu Presiden langsung secara transparan dan akuntabel, meski hasilnya belum maksimal," tuturnya.
Wapres mengemukakan, semua reformasi politik dilakukan untuk memastikan pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan dan akuntabel. "Semua itu diperlukan untuk membangun legitimasi, kredibilitas dan penerimaan publik. Ini memang tidak mudah," ujarnya. Boediono menegaskan, pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik yang dilontarkan asalkan disalurkan secara benar.
Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan hal yang benar, dengan integritas, kompetensi dan dedikasi dalam batas konstitusi Indonesia dan kerangka hukum yang ada. "Konsolidasi Demokrasi dan reformasi birokrasi merupakan perjalanan panjang dan penuh tantangan bagi Indonesia, namun langkah itu harus diambil," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika