REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keliru bila ada anggapan pembentukan Komunitas ASEAN ditentukan oleh pemerintah. "Melainkan lebih banyak karena keterlibatan masyarakat, kata Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Makarim Wibisono di Jakarta, Selasa (8/2).
"Komunitas Eropa digerakkan oleh keinginan rakyat baru kemudian naik ke pemerintah atau disebut 'bottom-up' bukan diinisasi oleh pemerintah lantas ke masyarakat," paparnya.
Penilaian itu diungkapkan Makarim dalam acara pertemuan ASEAN Foundation dengan media terkait dengan keinginan ASEAN untuk membentuk suatu Komunitas ASEAN pada 2015.
Ia menilai bahwa beberapa tahun belakangan kegiatan ASEAN banyak digerakkan oleh pemerintah seperti KTT ASEAN, Pertemuan Pejabat Senior (SOM) ASEAN dan pertemuan resmi lainnya.
"Untuk itu ASEAN Foundation mencoba untuk mengembangkan sikap "bottom-up" agar tercipta perasaan sebagai ASEAN atau "we feeling" antarnegara anggota," katanya.
Ia mengakui bahwa pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967 adalah berbentuk asosiasi atau diartikan sebagai kumpulan beberapa orang di dalam satu tempat untuk saling berbagi informasi namun belum untuk dapat melangkah bersama.
"Pada perkembangannya pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mau melangkah bersama-sama atau disebut sebagai suatu paguyuban," jelasnya.
Agar dapat bergerak bersama, Makarim mengatakan bahwa ASEAN memerlukan adanya forum komunikasi yang intensif dan berkualitas yang dilakukan oleh masing-masing pemimpin gerakan sosial, budaya, universitas atau organisasi pemuda.
"Komunikasi yang intensif itu juga dijembatani oleh media sehingga pers punya peran yang sangat strategis," katanya. Namun target ASEAN untuk mencapai Komunitas ASEAN pada 2015 menurut dia masih terhalang karena rasa dan ikatan yang kurang sebagai suatu komunitas.
"Katanya mau membuat Komunitas ASEAN 2015, tapi saat ini terjadi ketegangan antara Thailand dan Kamboja yang cenderung menunjukkan sebagai individu masing-masing negara," ujarnya merujuk pada konflik di kawasan sekitar kuil Preah Vihear pada akhir pekan lalu.
"Artinya suatu charter atau piagam ASEAN tidak secara otomatis menciptakan 'togetherness feeling'," katanya. Kesulitan lainnya untuk menciptakan Komunitas ASEAN adalah perbedaan tingkatan pembangunan antarnegara ASEAN.
"ASEAN memang berbeda dengan Uni Eropa yang tingkat pembangunannya lebih merata sementara di ASEAN ada negara yang maju namun ada juga negara yang masih kurang," katanya.
Contoh kesenjangan itu misalnya pada 2009 pendapatan per kapita Myanmar hanya sebesar 419,5 dolar AS dan Kamboja 693,2 dolar AS, dibanding dengan pendapatan per kapita Brunei Darussalam yang sebanyak 34.827 dolar AS atau Singapura sebesar 36.631 dolar AS menurut statistik ASEAN.
"Intinya negara maju harus menolong yang kurang dan negara yang kurang mau mendengarkan negara yang sudah maju," jelas Makarim.
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang terdiri atas Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam baru meratifikasi Piagam ASEAN sebagai dasar hukum pada 15 Desember 2008 setelah 41 tahun berdiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika