REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pemerintah sedang melakukan evaluasi program renumerasi di 14 kementerian. Tujuannya, agar reformasi birokrai bisa berjalan dengan baik. Evaluasi tersebut akan mencakup penilaian dalam segi integritasnya, mulai dari infrastruktur, serta proses bisnisnya.

"Misalkan mekanisme di antara pimpinan dengan staf, dan sebagainya. (Sebab) itu kan belum diatur yang benar protapnya. Kemudian manajemennya, SDM -nya," kata Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan, di kantor Wakil Presiden, Selasa (8/2).

Nantinya, lanjut dia, pengawasan dan evaluasi tersebut tidak akan dilakukan 'orang dalam', melainkan oleh Tim Independen dan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dibawah koordinasi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Diharapkan, tim ini tidak akan melakukan penilaian secara subjektif.

Bahkan, bukan tidak mungkin, evaluasi yang dilakukan akan berbuntut pada penalti yang keras. "Kalau kita mau perubahan besar, jangan main-main lagi," tegas dia.