REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah gerakan menentang pemerintahan belakangan hadir di tengah isu penegakkan hukum. Kali ini beberapa tokoh dari kalangan politisi, kademisi dan LSM mendeklarasikan pembentukan Dewan Penyelamat Negara (DPN). Salah seorang inisiator dari Dewan Penyalamat Negara, Effendi Choirie menyatakan, cita-cita nasional bangsa Indonesia sampai saat ini gagal diwujudkan.
Lantaran, ia mengaku, kondisi bangsa saat ini dari segala aspek sangat memprihatinkan dan hampir menjadi negara gagal. "Kami hanya menginginkan kondisi Indonesia yang lebih baik," tuturnya saat membuka acara di DPR, Kamis (10/2).
Menurut Effendi, untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang negara gagal, Dewan Penyelamat Negara menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk menyiapkan tunas-tunas baru kepemimpinan nasional. Kepemimpinan baru ini dipersiapkan secara massif untuk mengisi struktur kepemimpinan pada 2014 mendatang. "Kita membutuhkan pemimpin yang berani bersikap menegaskan kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya," tegasnya.
Mantan politis PDI Perjuangan Permadi, dalam pidatonya terlihat bersemangat untuk menyerukan revolusi dalam mengubah wajah negeri ini. Sebab, menurut dia, kondisi pejabat mulai di daerah hingga pusat semuanya korup. "Menteri, Presiden, polisi, jaksa, hakim, anggota DPR DPRD, petugas imigrasi, petugas pajak pasti korup!," ucapnya lantang.
Oleh karena itu, tegas politisi Partai Gerinda yang dikenal sebagai peramal ini, tidak ada jalan lain untuk membenahi negara ini kecuali dengan revolusi seperti di Mesir. Sementara itu anggota DPR Komisi IX dari PDIP Rieke Diah Pitaloka menuturkan, banyaknya kasus kekerasan yang belakang terjadi atas nama agama menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak warga negara dalam memeluk keyakinannya.
Selain itu, Artis yang kerap disapa Oneng itu menyatakan, dalam konteks ekonomi pertumbuhan pembangunan sangat tidak merata dan hanya berfokus di perkotaan. Ditambah lagi, sambung dia, sumber daya alam yang menjadi aset strategis bangsa dieksploitasi dan hanya menguntungkan sekelompok golongan. "Negara mengalami anomali pembangunan dan masyarakat kian terkikis," jelasnya saat membacakan naskah deklarasi.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam gerakan itu diantaranya, politisi Gerindra Permadi, pengamat politik Arbi Sanit, Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi, Tokoh Papua Suares, Pimpinan Pemuda Pancasila Ariadi Achmad, anggota DPR dari Fraksi PKB Lily Wahid, Anggota DPD asal Sumatera Utara Rahmasyah, Anggota DPD asal Jawa Tengah Poppy Darsono, Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier, Ketua Umum Partai Matahari Bangsa Imam Addaruqutni, Wakil Ketua DPD Laode Ida. Selain itu juga tampak Hatta Taliwang, Pengamat Politi, Sukardi Rinakit dan beberapa kalangan dari LSM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika