REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Anggota terkemuka Senat Amerika Serikat dari partai Republik, Mitch McConnell, pada Selasa (15/2) menyatakan telah berbicara lewat telepon dengan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi dan 'sangat prihatin' atas keselamatannya. "Saya sangat prihatin pada ancaman penguasa baru-baru ini atas kesejahteraannya dan rekannya di Liga Bangsa untuk Demokrasi," kata pernyataan McConnell, yang sering pengecam keras tentara penguasa Myanmar.

"Tekanan semacam itu adalah kemarahan dan harus dikutuk secara umum oleh orang di seluruh dunia, yang menghargai nilai kebebasan dan demokrasi. Bersama dengan rekan saya di Senat, saya akan terus memantau keselamatan Suu Kyi dan keadaan di Burma," kata senator itu.

Media pemerintah di Myanmar dalam tanggapan baru-baru ini memperingatkan bahwa Suu Kyi dan partainya akan "menghadapi akhir menyedihkan" jika mereka tetap menentang pengakhiran hukuman Barat. Pernyataan itu mengikuti pernyataan Liga Bangsa untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi baru-baru ini, yang berpendapat bahwa hukuman membantu menekan pihak berwenang dan tidak berdampak penting pada perekonomian.

Itu kritik terbuka pertamanya oleh media pemerintah sejak dibebaskan pada November setelah tujuh tahun dalam tahanan rumah, beberapa hari setelah pemilihan umum, yang dikecam pegiat demokrasi dan Barat. NLD menanggapi hati-hati tanggapan itu, dengan mengatakan belum menerima tanggapan resmi dari pihak berwenang atas pernyataannya tentang hukuman tersebut.

Juru bicara partai Nyan Win mengatakan bahwa penulis di surat kabar tersebut mungkin menulis "untuk kepentingannya". Namun, McConnell menyatakan Suu Kyi dalam "semangat bagus dan tetap juara kuat rakyat Burma". Kantornya menyatakan itu pembicaraan langsung pertama senator tersebut padanya dan bahwa mereka membahas kebijakan Amerika Serikat terhadap Myanmar, masa depan negara itu, dan keselamatan pribadinya.

Dalam pernyataan pada awal Februari, NLD menekankan bahwa ahir hukuman atas Myanmar seharusnya terkait dengan perbaikan catatan hak asasi manusia penguasa, terutama dengan membebaskan tahanan politik. Pernyataan itu dikeluarkan beberapa hari setelah Washington mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menghentikan hukuman bagi Myanmar dan mendesak penguasa tersebut melakukan tindakan nyata.

Pembebasan Suu Kyi memicu perbantahan mengenai keberhasilan hukuman keuangan dan perdagangan itu, terutama yang berasal dari Amerika Serikat dan Eropa Bersatu, sebagai tanggapan atas pelanggaran hak asasi manusia, yang dilakukan penguasa. Dua partai pendukung demokrasi, yang ikut dalam pemilihan umum pada November, meminta penghentian hukuman tersebut, karena tidak bermanfaat bagi masyarakat luas.

Partai Suu Kyi tidak memiliki kursi dalam parlemen baru dan dikuasai tentara dan kelompoknya itu. Partai dibubarkan tersebut memilih memboikot pemilihan umum itu, karena aturannya ditudingnya diatur untuk mencegah peran serta Suu Kyi. Partai Suu Kyi pada pekan lalu menyatakan ingin berunding dengan negara Barat tentang cara mengubah hukuman terhadap Myanmar.

NLD menambahkan bahwa garis pedoman penanaman modal bertanggung jawab dapat mengurangi kesulitan ekonomi di negara Asia Tenggara kaya sumber alam, tapi miskin, itu. Parlemen dikuasai mantan tentara itu pada ahir Januari bersidang untuk pertama kali dalam lima dasa warsa dan memilih presiden baru untuk memimpin negara itu, tapi penguasa lama diperkirakan tetap mengendalikan pemerintah, dengan harapan kecil bagi rujuk bangsa atau perubahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika