REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia mencanangkan target penghentian total pengiriman pembantu rumah tangga (PRT) perempuan ke Arab saudi. Rencana tersebut ditargetkan dalam waktu 6 sampai 8 bulan mendatang.
Dita Indah Sari, juru bicara Menakertrans Muhaimin Iskandar, menyebutkan rencana tersebut. Seperti dikutip bbc, Indonesia nantinya hanya akan mengirim pekerja sektor formal dan laki-laki. Pengusaha jasa pengerah tenaga kerja menilai rencana ini sekadar mengejar target kebijakan populis belaka.
Dalam catatan resmi Kementerian Tenaga Kerja, pengiriman tenaga kerja perempuan (TKW) sebagai pembantu rumah tangga (PRT) sudah menurun 30 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebelum kasus penyiksaan Sumiati menjadi perhatian media. Pemerintah mendapat kritik bertubi-tubi akibat tingginya berita penyiksaan terhadap TKW. Pemerintah mendapat sejumlah tekanan agar menutup total kran PRT ke Arab Saudi.
''Imbauan tersebut yang sekarang ini sedang dilakukan Kemenakertrans,'' kata Dita Sari.
Dita mengatakan pemberitaan yang sangat gencar tentang penyiksaan terhadap TKW di Arab Saudi dipakai sebagai momentum untuk memperketat syarat pengiriman TKI ke sana. Sambil menunggu proses itu berhasil, pemerintah mengurangi perlahan-lahan pengiriman TKW ke Saudi.
"Itu dalam enam bulan, kalau memang diketatkan, kita bisa zero placement (berhenti mengirim -red). Itu dikurangi secara drastis dan kalau bisa dijadikan TKI formal dan laki-laki," kata Dita. "Selama ini yang dikirim ke Saudi adalah TKI informal dan perempuan pula."
Menurut Dita Sari, penghentian itu tidak bisa dilakukan secara mendadak karena saat ini ada ribuan orang calon TKW yang sedang diproses. Ada ribuan orang pula yang akan segera diberangkatkan.
"Kalau langsung ditutup sekarang, maka akan kesulitan nanti di lapangan untuk memulangkan mereka. Tidak akan mulus pemulangan mereka karena pemerintah Saudi akan bereaksi. Jadi, kita lakukan moratorium perlahan," ujar Dita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika