REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tinggal perlu ditingkatkan menjadi Keppres yang isinya membubarkan Ahmadiyah. ''Permasalahannya tinggal keberanian dari pemerintah saja, untuk membubarkan Ahmadiyah. Jelas kan di situ ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Perlu sikap tegas dari pemerintah,'' tegas peneliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) Adian Husaini dalam diskusi rutin Dapur Da'i Nusantara (Da'ina) di Jakarta, Kamis (17/2).
Diakui Adian bahwa permasalahannya adalah Presiden SBY masih takut dengan bayang-bayang opini internasional yang akan dikaitkan dengan HAM. Pemerintah memang tampaknya takut dengan bayang-bayang opini internasional ini, jika membubarkan Ahmadiyah. ''Tapi saya yakin, jika pemerintah bersikap tegas, tidak akan berdampak apa-apa di dunia internasional. Mereka (dunia internasional) kan hanya gertak saja. Jadi gak usah takut,'' ungkap Adian.
Menurutnya, ini kaitannya bukan persoalan kebebasan beragama, namun penyebaran aliran sesat. ''Penyebaran aliran sesat ini sudah jelas ada hukumnya. Hukumnya sudah ada. Jadi pemerintah menunggu apa lagi,'' tutur Adian.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Dapur Da'i Nusantara (Da'ina) Masrur Anhar mengungkapkan bahwa Ahmadiyah, di negara asalnya yaitu India dan Pakistan bukanlag agama Islam. Namun kelompok non Muslim minoritas.
Lebih lanjut ia membacakan setidaknya tujuh alasan mengapa umat Islam menolak Ahmadiyah. ''Antara lain Ahmadiyah mengaku dua nabi, Nabi Muhammad dan Mirza Ghulam Ahmad dari India. Juga kitab sucinya juga dua, Alquran dan Tadzkirah,'' tandas Masrur.
Dikatakannya, Mirza Ghulam Ahmad juga awalnya mengaku dirinya sebagai Al mahdi Al Muntazhar. ''Namun pada akhirnya justru mengaku bahwa dirinya sebagai nabi terakhir atau khotamul al anbiya wa al mursalin,'' tambahnya.
Karenanya, Anhar menegaskan pihaknya tegas meminta pemerintah untuk bersikap tegas, yaitu membubarkan Ahmadiyah. ''Sikap kami jelas dan tegas, pemerintah harus membubarkan Ahmadiyah,'' ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika