REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengakui pihaknya selama ini menjadi sasaran tembak dari kasus mafia pajak. Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya tidak punya banyak pilihan kecuali mendorong pansus hak angket untuk membongkar semua permasalahan itu.
Priyo mengungkapkan hak angket memiliki kewenangan besar dalam mengurai permasalahan. Hal ini, sambung dia, digunakan sekaligus untuk membersihkan aparatur negara dari mafia. "Ini waktunya bersih-bersih agar tidak seenaknya saling tuduh," bebernya kepada wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (18/2).
Priyo menilai hak angket ini tidak perlu dikhawatirkan akan membuat kondisi sosial politik negara menjadi tidak stabil. Namun, ungkap dia, kalau hak anket ini akan menggocangkan sendi-sendi perekonomian negara maka Golkar akan berhenti. "Saya pikir hanya dengan cara itulah kita bisa fair dan adil," tuturnya.
Ditanya soal ide untuk penegakan etika koalisi melalui reward and punishment, Priyo mengatakan silakan saja. Namun, jelas dia, hadirnya Setgab bukan didesain untuk menyamakan persepsi partai. "Tapi, kami taat dan tidak ikutan untuk menggoyang kepemimpinan Presiden. Toh SBY selama ini kami dukung," tukasnya.