REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Kebangkitan Bangsan (F-PKB) menyatakan, pihaknya berharap pembahasan di rapat paripurna terkait Pansus Hak Angket Pajak besok diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika tidak, F PKB mengancam akan melakukan walk out jika pilihannya adalah voting.
Ketua Fraksi PKB Marwan Jaffar mengatakan, ada kemungkinan pihaknya melakukan walk out. "Kalau dipaksakan dan tidak ada pembicaraan musyawarah mufakat, kami lebih baik WO," tegasnya kepada wartawan di DPR, Senin (21/2).
Marwan menjelaskan, Rapat Paripurna akan membahas tiga hal, yakni pertama, apakah setuju pembentukan Hak Angket Mafia Pajak, kedua apakah setuju Hak Angket Penerimaan Negara dari Kasus Perpajakan atau penggabungan dari keduanya. "Sikap kami, adalah PKB ingin ketiganya dikembalikan ke Bamus DPR," tuturnya.
Menurut dia, nantinya, judul-judul pembahasana itu akan dilobi dan dibawa kepada pimpinan fraksi. "Dan itu akan diclearkan di bamus," tuturnya.
Sementara itu, Sekjen PAN, Taufik Kurniawan mengatakan, partainya sudah memiliki sikap jelas, yakni PAN berkeinginan untuk menyelesaikan masalah pajak ini secara hukum. Taufik menyampaikan, akan lebih baik jika opsi penyelesaian kasus pajak itu diselesaikan melalui Panitia Kerja (Panja). "Panja DPR juga cukup mampu untuk mengusut kasus pajak secara terang dan gamblang," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad Wibowo menilai, peta dukungan usulan hak angket masih dapat berubah. Dalam politik semuanya bisa berubah. "Kita lihat saja tanggal mainnya apakah petanya masih sama atau ada perubahan," tuturnya.
Menurut dia, PAN tidak menolak usulan pansus hak angket pajak. Namun, dirinya menilai, panja yang ada di komisi III dan XI terkait mafia pajak dan sistem pajak hendaknya diberi kesempatan untuk bekerja. "Ya minimal kasih waktu 3 bulan, jika mereka tidak optimal baru diarahkan ke pansus angket," tuturnya.
Sementara itu, Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, partainya baru besok (Selasa 21/2) pagi sekitar pukul 08.30 akan menentukan sikap final terhadap hak angket pajak. "Saya lihat dukungan menolak angket mafia pajak cukup besar, namun, supaya sikap ini bulat kita lihat besok," bebernya.
Irgan menyayangkan, sikap Golkar dan PKS yang masih terus mengusung hak angket. Menurut dia, wibawa Partai Golkar luntur di mata mitra koalisinya. Menurut dia, PPP sampai hari ini masih setia dengan PD karena memang telah ada kontrak politik dengan presiden SBY. "Ini merupakan implementasi dari komitmen yang telah ditetapkan," jelasnya
Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti mengatakan, partai-partai koalisi yang mengikuti langkah Golkar untuk mendorong hak angket harus diwaspadai. Pasalnya, jangan sampai partai-partai itu malah terjebak dalam kecanggihan politik yang dilakukan oleh Golkar.
Sikap waspada itu, sambung dia, lantaran terlihat dari menduanya niatan para inisiator dalam menggulirkan hak angket. Pertama terkesan ingin memberantas dan benar-benar memperbaiki perpajakan dan kedua, terkesan ingin memperbaiki citra Ketum Partai Golkar dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan. "Partai menengah harus hati-hati dalam memberikan dukungannya," imbuhnya.
Menurut dia, dalam hak angket ini sebenarnya pertarungan yang terjadi adalah antara Golkar dan Demokrat. "Hasilnya masih belum bisa diprediksi, bisa macem-macem, bisa ditolak, diterima dan tidak berlanjut," tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika