REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengancam akan melakukan "walk out" pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (22/2), yang mengagendakan pembahasan usulan hak angket pajak jika pimpinan rapat memaksakan pengambilan keputusan melalui mekanisme voting.
"Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memperkirakan pembahasan usulan hak angket pajak akan berlangsung alot dan tidak akan selesai," kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jakfar, di sela diskusi RUU Pengadaan Tanah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Marwan memperkirakan, rapat paripurna dengan agenda pembahasan usul pajak akan berlangsung sangat alot dan diwarnai hujan interupsi sehingga akan dilakukan lobi antarpimpinan fraksi.
Lobi antarpimpinan fraksi tersebut, kata dia, juga diperkirakan tidak akan selesai karena adanya perbedaan sikap dan kepentingan.
"Namun, jika dalam kondisi seperti ini pimpinanj rapat tetap memaksakan melakukan pengambilam keputusan melalui mekanisme voting, maka Fraksi PKB akan 'walk out'," katanya. Menurut dia, Fraksi PKB akan memilih "walk out" karena menilai konstelasinya sudah tidak sehat lagi, sehingga tidak ingin terjebak dengan permainan politik yang mengarah pada kepentingan transaksional.
Marwan menegaskan, pada rapat paripurna Selasa (22/2), Fraksi PKB akan mengusulkan agar tiga opsi usulan hak angket dikembalikan kepada Badan Musyawarah dan diputuskan satu opsi saja baru kemudian dibahas di rapat paripurna. "Karena kalau tiga opsi dibahas di paripurna, maka tidak akan mencapai kesepakatan," katanya.
Ketiga opsi tersebut adalah, usul hak angket kasus pajak, hak angket perpajakan, dan hak angket gabungan antara kasus pajak dan perpajakan. Namun jika pimpinan rapat terus memaksakan dilakukan pengambilan keputusan, kata dia, Fraksi PKB akan mengambil keputusan "walk out".
Menurut dia, Fraksi PKB akan berkonsultasi dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, soal rencana "walk out" dari rapat parpurna jika situasinya sudah mengarah tidak sehat. Marwan menilai, pemaksaan usulan hak angket pajak akan memunculkan situasi hiruk-pikuk politik dan hal ini tidak akan menyelesaikan masalah.
"Kami merasakan saat ini ada genderang yang sedang ditabuh pihak tertentu, baik di parlemen maupun di luar parlemen untuk mendukung atau menolak usulan hak angket pajak," kata Marwan Jakfar
Ikuti Whatsapp Channel Republika