REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menilai masalah mafia pajak bisa diseret ke penyelesaian politik justru akan bertambah ruwet.
"Kalau diseret (ditarik) ke politik akan tambah ruwet (rumit), karena hak angket itu membutuhkan waktu beberapa bulan," katanya di sela-sela seminar Hari Lahir (Harlah) ke-88 Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Selasa.
Di sela-sela acara yang dihadiri ratusan pengurus NU se-Jatim itu, Anas Urbaningrum menjelaskan hak angket itu merupakan hak untuk menyelidiki adanya kesalahan atau pelanggaran UU. "Jadi, apanya yang diangket? Kalau mafia pajak itu masalah hukum, siapa mafianya, lalu seret dan adili," katanya dalam acara yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) itu.
Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu, untuk memperkuat upaya hukum itu cukup dengan dorongan secara politis dan bukan dengan hak angket, karena masalahnya justru akan bertambah ruwet. "Tapi, soal itu (hak angket) sebaiknya kita tunggu saja, karena sekarang masih akan rapat paripurna. Kalau angket menjadi keputusan juga nggak apa-apa," kata alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu.
Dalam acara yang juga dihadiri KH Noer Iskandar SQ (PPP), Habib Rizieq (FPI), dan Jakfar Umar Thalib (Laskar Aswaja) itu, ia mengakui adanya perbedaan Partai Demokrat dengan Golkar yang sama-sama anggota Setgas (Sekretariat Gabungan). "Ya, Setgab itu boleh saja berbeda, tapi jangan sering-sering. Kalau terlalu sering itu nggak asyik. Kita ikhlas kalau ada yang keluar, tapi kita belum tahu," katanya.
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan masalah perpajakan di DPR supaya pajak itu masuk ke negara, bukan dinikmati mafia pajak. "Karena itu, kami akan memperjuangkan UU Perpajakan yang jelas, sehingga jangan ada mafia pajak akibat UU yang nggak jelas," katanya.
Tentang perbedaan dirinya dengan Partai Demokrat sebagai sesama anggota Setgab, ia mengaku perbedaan itu merupakan hal biasa. "Kita (Golkar) setuju dengan hak angket, tapi Demokrat setuju dengan Panja saja, ya itu (perbedaan) biasa. Posisi Golkar dan Demokrat di hadapan pemerintah itu sama, jadi kita hanya berbeda dan nggak ada keinginan keluar dari Setgab. Nggak ada itu," katanya.
Ditanya tentang kepentingan Golkar untuk "membersihkan" nama dirinya melalui hak angket, ia menyatakan kepentingan seperti itu terlalu kecil, sebab ada kepentingan yang lebih besar yakni Golkar ingin memperjuangkan sistem perpajakan yang baik.
Dalam seminar bertajuk "NKRI, Aswaja, dan Masa Depan Islam Nusantara" dengan pembicara utama KH Hasyim Muzadi (Rais Syuriah PBNU dan mantan Ketua Umum PBNU) itu terlihat Anas Urbaningrum dan Aburizal Bakrie sama-sama menilai bahwa NU merupakan pilar persatuan, perekat persatuan kemajemukan, dan penjaga NKRI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika