REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menyatakan, penolakan partainya terhadap usul penggunaan hak angket mafia perpajakan di DPR RI, tidak terkait isu perombakan kabinet.

"Penolakan Gerindra tidak ada hubungannya dengan 'reshuffle' kabinet dan tawaran politik tertentu," katanya  di Jakarta, Selasa. Fadli menegaskan, sikap tersebut murni merupakan pendirian yang jernih dan bertanggungjawab.

Ia menuturkan, penolakan Gerinda terhadap angket mafia pajak karena pihaknya tidak ingin menari di atas kepentingan partai lain yang mempunyai maksud berbeda dari diperlukannya pansus angket mafia pajak. "Kita tidak ingin menjadi alat politik untuk tawar-menawar partai tertentu yang kini bergabung dalam koalisi," kata Fadli.

"Kami melihat usulan hak angket lebih merupakan manuver politik saja, bukan upaya serius memberantas mafia pajak sampai ke akar-akarnya," katanya.

Fadli menegaskan, Gerindra mendukung pemberantasan mafia pajak melalui proses hukum yang tegas, transparan dan berani.

Rapat Paripurna DPR RI akan memutuskan kelanjutan usulan hak angket pajak, apakah disetujui atau tidak dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika