REPUBLIKA.CO.ID,JENEWA--Kepala komisi hak asasi manusia PBB Selasa minta diakhirinya segera "pelanggaran berat hak asasi manusia" yang dilakukan oleh pemerintah Libya, memperingatkan bahwa serangan terhadap warga sipil dapat menjadi berarti "kejahatan terhadap kemanusiaan". "Pemerintah harus menghentikan dengan segera aksi kekerasan tidak sah terhadap demonstran itu," tegas Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay dalam pernyatannya.
"Serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil mungkin akan menjadi sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan," ujarya. Kepala HAM PBB itu mendesak dihentikannya kekerasan dan meminta penyelidikan internasional independen terhadap penindasan keras terhadap demonstrasi di Libya.
Pemerintah Libya yang tidak berperasaan dengan senjata yang mereka sewa yang menurut laporan telah menembakkan rentetan peluru tajam pada demonstran damai tak dapat disadarkan, katanya. "Saya sangat mengkhawatirkan jiwa-jiwa hilang bahkan saat saya bicara. "Masyarakat internasional harus bersatu dalam pengutukan terhadap tindakan itu dan membuat komitmen tegas untuk menjamin keadilan dibawa ke ribuan korban represi itu," kata Pillay.
Pemimpin HAM PBB itu juga memuji rakyat Libya karena mengambil sikap menentang pemerintah yang represif. Mereka telah lama menjadi korban dari perbuatan keterlaluan pemerintah Libya, ujarnya. "Rakyat Libya lelah akan korupsi, lelah akan kekayaan sumber yang hanya menguntungkan beberapa (pihak), lelah akan pengangguran, lelah hak mereka diabaikan," katanya.
Mereka ingin memiliki suara dalam pemerintahan dan peran dalam ekonomi, dan mereka tidak mau dibungkam, ia menambahkan. Bentrokan keras yang meletus di Libya telah menyebabkan antara 200 dan 400 orang tewas, menurut kelompok-kelompok HAM.
Para pendukung setianya telah meninggalkannya sebagai protes terhadap tindakan keras itu dan pilot-pilot tempur membelot setelah diperintahkan untuk menembaki demonstran. "Telah dikonfirmasikan oleh sumber-sumber yang berbeda bahwa ada pemboman, penggunaan pesawat untuk menembaki kerumunan massa," kata Frej Fennnicche, seorang wakil komisaris tinggi, merujuk ke sumber di militer dan media.
Fenniche menambahkan, sejumlah aktivis HAM dan wartawan telah ditangkap dan belum diketahui nasib mereka. Menanggapi permintaan LSM untuk mengusir Libya dari lembaga HAM yang akan memulai sidangnya Senin depan, ia menyatakan "jelas bahwa Majelis Umum dapat menangguhkan satu anggota dewan". "Terserah pada semua negara untuk bertindak dan untuk bertindak dengan cepat," ia menambahkan.
Dewan Keamanan PBB merencanakan bertemu Selasa malam atas desakan para diplomat Libya yang membelot sebagai protes terhadap tindakan keras brutal itu. Liga Arab juga akan membicarakanm krisis di Libya itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika