REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Roem Kono mengatakan, partainya berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan dengan Partai Demokrat namun jika Demokrat ingin mengeluarkan Golkar dari Sekretariat Gabungan, hal itu merupakan hak mereka.

"Golkar berkoalisi dengan pemerintah dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang dilakukan Golkar hanya untuk membantu pemerintah," kata Wasekjen PG Roem Kono di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya Demokrat mengancam akan melakukan evaluasi terhadap parpol anggota koalisi yang berseberangan atas usulan Hak Angket Pajak. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan menolak usulan Hak Angket pajak setelah hasil pemungutan suara dalam rapat paripurna mencatat 266 suara menolak dan 264 menerima.

Sebelumnya pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara terbuka. Dalam pemungutan suara dari F-PD hadir 145 orang dan seluruhnya menyatakan menolak. Dalam voting tersebut F-PG yang hadir 106 orang, solid untuk menerima. Selain itu F-PKS hadir 56 dan seluruhnya menyatakan menerima. "Kita masing-masing punya sikap. Kalau dilakukan, itu kebijakan dari Partai Demokrat dan tak bisa tahan-tahan sebab apa yang dilakukan Golkar adalah untuk bangsa," kata Wasekjen PG Roem Kono.

Bagi PG, tambah Roem akan selalu bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak bisa menari-nari diatas kesengsaraan rakyat. Roem meyakini, apa yang dilakukan oleh Partai Golkar tak akan berpengaruh kepada Setgab. "Masih positiflah, kita tidak akan keluar dari Setgab karena kita berkomitmen dengan SBY dan pemerintah, bukan kepada partai Demokrat," kata Roem.

Ikuti Whatsapp Channel Republika