REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning meminta semua pihak mewaspadai mengenai kemungkinan adanya agenda pihak asing di balik polemik hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) soal bakteri Enterobacter Sakazaki dalam susu formula yang beredar di Indonesia. Hal itu disampaikan Ribka saat memimpin Raker dengan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Kepala BPOM Kustantinah serta pimpinan IPB dan sejumlah peneliti dari LIPI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (23/2).

"Kemungkinan adanya agenda asing harus diantisipasi. Tujuannya adalah menggusur susu formula produksi dalam negeri," katanya. Dia mengungkapkan bahwa pada 2006-2007 beredar isu mengenai penyakit anthrax pada sapi-sapi lokal.

Namun seiring merebaknya isu itu kemudian terbuka peluang impor sapi dari negara lain, terutama dari Australia. Raker yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB itu alot. Bahkan pengambilan keputusan raker juga masih diwarnai perdebatan.

Selama raker, kalangan DPR mendesak Kemeneterian Kesehatan dan BPOM mengumumkan mengenai susu yang telah diteliti IPB dan mengandung bakteri Enterobacter Sakazaki. Namun pemerintah menolak hal itu. Kemenkes menyatakan belum menerima hasil penelitian, begitu juga BPOM menolak mengumumkan, bahkan menyebutkan merek-mereknya pun tidak dilakukan dengan alasan belum menerima hasil penelitian.

Kepala BPOM Kustantinah menyatakan, BPOM tidak memiliki akses dengan IPB dan tidak ada kewajiban bagi BPOM untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung No.2975 K/Pdt/2009 tanggal 26 April 2010. Kementerian Kesehatan dan BPOM telah menunjuk Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara untuk mewakili kedua instansi menyikapi keputusan Mahkamah Agung mengenai bakteri Enterobacter Sakazaki dalam produk susu formula seperti hasil penelitian IPB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika