REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG - Analis politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Mochamad Yulianto berpendapat Partai Golkar tidak siap menjadi oposisi sehingga akan sekuat tenaga mempertahankan kadernya di kabinet. Meskipun, Golkar sebelumnya berbeda sikap dengan partai-partai koalisi dalam voting hak angket mafia pajak.

"Golkar tidak memiliki sejarah menjadi partai oposisi. Karena itu, pascakekalahannya dalam voting hak angket mafia pajak di DPR, partai ini tetap berusaha eksis dalam pemerintahan," kata Yulianto di Semarang, Kamis (24/2).

Yulianto mengatakan pernyataan-pernyataan elite Golkar, termasuk Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar, secara jelas menolak keluar dari koalisi. Salah satu indikasinya adalah pernyataan sejumlah elit Golkar yang menegaskan partainya tidak akan melakukan pemakzulan presiden dan tetap mempertahankan duet Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono hingga 2014.

"Partai Golkar berpengalaman mempraktikkan 'hit and run political' (gaya politik serang dan lari). Taktik ini pula yang diterapkan setelah kalah voting dalam hak angket mafia pajak," katanya.

Menurut Yulianto, Partai Golkar menganggap penting dan strategis tetap berada di dalam pemerintahan. Karena, hal ini memberi keuntungan politik dalam perolehan akses hingga ke akar rumput melalui jaringan birokrasi pemerintahan.

Posisi dalam pemerintahan, katanya, tetap akan dipertahankan untuk menunjang kadernya yang akan berlaga dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. "Terlepas dari itu, Golkar memang tidak punya budaya berada di luar pemerintah. Sudah begitu lama partai ini berada dalam pemerintahan," katanya.

Sikap Partai Demokrat, katanya, sejauh ini juga belum jelas kecuali tekanan-tekanan yang mendesak Partai Golkar keluar dari koalisi. "Apakah Partai Demokrat berani menggusur kader Golkar di kabinet, itu masih belum jelas," katanya. "Andai Demokrat akhirnya berani mendepak kader Golkar dari Kabinet, konstelasi politik nasional akan memanas atau bahkan menegangkan. Bila ini sampai terjadi, bisa saja jalannya pemerintahan bakal terganggu. Akan tetapi, itu akan menguatkan posisi PDIP yang selama ini bersikap oposisi."

Ikuti Whatsapp Channel Republika