REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie meyakini Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden Republik Indonesia akan mengambil keputusan dan menentukan sikap mengenai masa depan koalisi partai politik pendukung pemerintah. "Partai Demokrat memiliki sikap terhadap koalisi dan sudah menyampaikannya kepada ketua dewan pembina," kata Marzuki Alie, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (25/2).

Marzuki Alie mengatakan hal itu terkait sikap anggota koalisi, yakni Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan dengan Partai Demokrat terhadap usul hak angket pajak. Usul hak angket pajak itu kemudian dibatalkan melalui rapat paripurna DPR RI setelah Partai Demokrat berupaya keras menggalang dukungan.

SebagaI Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dirinya sudah berbicara dan menyampaikan dinamika sehari-hari anggota koalisi di parlemen kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Ketua Dewan Pembina sebagai pendiri Partai Demokrat, kata dia, yang nantinya akan mengambil keputusan untuk menentukan sikap bagaimana nasib koalisi ke depan.

"Saya meyakini Pak SBY tidak akan mengambil keputusan yang sifatnya pragmatis dan transaksional menyikapi koalisi ini," kata Ketua DPR RI ini.

Marzuki menambahkan, sejumlah pimpinan Partai Demokrat sudah memberikan pernyataan soal dinamika koalisi sejak koalisi itu terbentuk. Setelah koalisi terbentuk dan sebelum membentuk sekretariat gabungan (setgab), menurut dia, banyak perbedaan sikap dan sudut pandang dari partai-partai politik anggota koalisi dalam menyikapi sesuatu.

Namun setelah setgab terbentuk dan lembaga DPR ini berhadap-hadapan, kata dia, harus dipertanyakan apa sebenarnya makna koalisi. "Apakah koalisi itu hanya menempatkan menteri dari partai politik anggota koalisi di pemerintahan saja, tanpa ada komitmen?" katanya.

Marzuki menegaskan, meskipun menteri di kabinet merupakan bagian dari koalisi tapi dari kesepakatan yang dibangun bahawa koalisi juga berada di parlemen, yang merupakan perpanjangan tangan partai politik dalam mendukung dan mengawal jalannya pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika