REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Masa depan persepakbolaan ngambang. Begitulah kira-kira dampak kisruh PSSI yang menghangat belakangan. Betapa tidak, ketika sepakbola negara tetangga sibuk mencari prestasi. Sepakbola Indonesia malah sibuk mencari pembenaran kekuasaan. Berangkat dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi X bersama Pengurus Teras PSSI beberapa waktu lalu, bukan solusi yang didapat melainkan buang-buang waktu yang diperoleh.

Dalam penjelasannya, Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid berdalih pemerintah mengintervensi PSSI lewat serangkaian gebrakan yang dilakukan Menpora, Andi Malaranggeng. Menurut Nurdin, intervensi itu merupakan hasil kesimpulan FIFA dalam surat pengaduan yang diajukan PSSI beberapa waktu lalu. Tidak sampai disitu Nurdin mengaku dirinya diancam keselamatanya oleh salah seorang menteri dan pejabat negara melalui pesan singkat.

Kontan saja, pernyataan Nurdin segera menghentak Komisi X. Perdebatan pun kembali terjadi. Sebagian anggota Komisi X meminta Nurdin untuk menyebut nama yang dimaksud. Namun, sebagian yang lain meminta pembahasan itu dilakukan dalam forum yang terpisah dari RDP. Anggota Komisi X dari fraksi Golkar, Dedi Gumelar menilai DPR tidak bisa menjamin keselamatan seseorang. Karena itu, DPR harus mempertimbangkan kembali masalah tersebut.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKB),Dedi Wahidi mengatakan desakan dan tekanan kepada PSSI disebabkan empat faktor. Keempat faktor  itu menurutnya telah menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk adanya perubahan ditubuh PSSI.Adapun keempat faktor  itu adalah Nurdin Halid pernah dipenjara, Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan, masalah tiket dan prestasi PSSI.

Sebab itu, Dedi meminta agar Nurdin Halid, selaku Ketua Umum PSSI, sejatinya legowo mundur. Hanya itu cara yang paling realistis saat ini. Dedi juga meminta regenerasi dalam tubuh PSSI. Selama ini, menurut dia, regenerasi kepemimpinan dalam tubuh PSSI juga mandek.

Dalam kesimpulan akhirnya, Komisi X DPR siap mempertemukan kedua pihak untuk duduk bersama dalam satu meja demi mencari solusi terbaik buat dunia persepakbolaan Indonesia.Komisi X DPR RI juga menghargai langkah-langkah PSSI yang menunda Kongres serta berupaya agar FIFA agara tidak memberikan sanksi ke Indonesia.