REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, mengingatkan tokoh lintas agama Din Syamsuddin dan Romo Benny Susetyo --yang disebutnya sebagai gagak hitam-- tidak memainkan kartu kontroversi Ahmadiyah karena bisa melebar ke arah konflik horisontal.
"Jangan mempolitisasi dan memperkeruh keadaan. Karena, hal ini berpotensi melebar ke arah konflik horisontal," kata Dipo Alam di Jakarta, Ahad (6/3), mengomentari pernyataan Din Syamsuddin yang mendesak ketegasan Pemerintah soal larangan Ahmadiyah.
Dipo Alam sebaliknya menganjurkan agar Din Syamsudidn dan Romo Benny melakukan syiar atau penggembalaan kepada umatnya dalam kesejukan toleransi beragama, bukan sebaliknya mengobarkan kegaduhan kerukunan umat beragama.
Tentang adanya sejumlah pemerintah daerah yang melarang kegiatan Ahmadiyah, Din Syamsuddin mendesak ketegasan Pemerintah pusat soal larangan tersebut. "Desakan Din Syamsudin ke Pemerintah Pusat salah alamat," kata Dipo. Karena, Pemerintah sedari awal sudah menerbitkan SKB 3 Menteri untuk pengaturannya. Tinggal masyarakat di daerah menjalankan dan mematuhi kesepakatan dalam SKB 3 Menteri tersebut.
Dipo Alam mengajak semua pihak agar konsekuen menjalankan kesepakatan SKB 3 Menteri soal kontroversi Ahmadiyah. Ia menilai upaya meredakan konflik kekerasan antar umat Islam dan warga Ahmadiyah dapat dicegah oleh pimpinan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, walikota dan kecamatan sampai ke kepala desa.
"Karena, merekalah yang paling tahu keadaan dan bertangunga jawab terhadap kerukunan warganya," kata aktivis mahasiswa tahun 1975 itu.
Menjawab pertanyaan mengenai tokoh lintas agama yang membela warga Ahmadiyah, misalnya kegigihan Romo Benny Susetyo yang terang-terangan mendukung Ahmadiyah, Dipo mengingatkan agar kelompok disebutnya gagak hitam berbulu merpati putih itu tidak memperkeruh keadaan.
"Romo Benny jangan mencampuri urusan internal umat Islam," tegas Dipo seraya menganjurkan agar tokoh lintas agama ekslusif dari KWI itu melakukan syiar atau penggembalaan kepada umatnya dalam kesejukan toleransi beragama, bukan sebaliknya mengobarkan kegaduhan kerukunan umat beragama.
Mantan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia itu mensinyalir gerakan Romo Benny dan tokoh-tokoh lintas agama yang berpolitik dengan memojokkan pemerintah itu ingkar konstitusi dan melakukan kebohongan publik sehingga berpotensi menciptakan konflik horizontal antar agama.
"Soal ini akan saya tanyakan ke Uskup Suharyo bila ada kesempatan jumpa. Saya akan sampaikan agar hati-hati dan KWI tidak perlu ikut-ikutan permainan politik tokoh lintas agama eksklusif yang dimotori oleh Din Syamsuddin. karena dari delapan tokoh lintas-agama eksklusif, ada tiga tokoh KWI aktif ikutan," kata Dipo Alam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika