REPUBLIKA.CO.ID, PATANI-- Tersangka pejuang menembak mati seorang pensiunan polisi yang berlari di dekat pasar dan seorang pria muda Siam dalam dua serangan terpisah pada Ahad, di wilayah bergolak Thailand selatan, kata polisi.
Mantan polisi berusia 64 tahun itu berlari kecil dengan beberapa temannya ketika ditembak dua orang di propinsi Patani, kata polisi. Polisi lain dan dua guru luka parah. Seorang pria Siam berumur 23 tahun dibunuh dan ibunya luka akibat penembakan berkendaraan di propinsi sama, kata polisi.
Lebih dari 4.500 orang tewas sejak 2004 saat suku Melayu memperjuangkan swatantra dari Thailand, yang berpenduduk sebagian besar suku Siam, di wilayah kaya karet, hanya beberapa jam perjalanan dari beberapa tujuan utama wisata Thailand.
Serangan itu menyusul pembunuhan seorang biksu pada Sabtu dalam serangan bersenjata, yang melukai dua biarawan lain, satu parah, saat mereka mengumpulkan sedekah. Suku Melayu terutama menentang kehadiran puluhribuan polisi, tentara dan pengawal Siam dipersenjatai negara di tiga propinsi terselatan, Patani, Yala, dan Narathiwat, bagian dari kesultanan mandiri Melayu hingga dicaplok Thailand seabad lalu.
Gerilyawan bayang-bayang itu melancarkan upaya kekerasan di wilayah ujung Thailand selatan tersebut, yang berbatasan dengan Malaysia, menewaskan baik warga Melayu maupun Siam. Pertempuran tampak meningkat baru-baru ini: serangan bom di propinsi Yala menewaskan sembilan warga desa pada pekan lalu dan serangan sangat nekad pejuang bersenjata sepekan sebelumnya atas pangkalan tentara menewaskan sedikit-dikitnya empat tentara.
Thailand memperpanjang keadaan darurat pada 18 Januari di sebagian besar wilayah berpenduduk sebagian besar suku Melayu itu selama tiga bulan, meskipun ada kekuatiran kelompok hak asasi tentang kekuasaan, yang diberikan kepada tentara.
Aturan darurat tersebut diberlakukan di wilayah bermasalah itu pada pertengahan 2005 dengan tujuan memulihkan perdamaian dan ketertiban di propinsi bergolak tersebut. Dengan aturan darurat itu, pegiat kuatir budaya pembiaran dikembangkan di wilayah itu dan menuduh pemerintah menyalahgunakan wewenang kekuasaan dengan undang-undang tesebut, termasuk pembolehan menahan tersangka 30 hari tanpa tuduhan.
Pemerintah Thailand menyiapkan pencabutan aturan darurat lima tahun di daerah tertentu di perbatasan terlanda kekerasan di pedalaman Thailand selatan, kata Abhisit pada ahir Desember. Setelah keputusan tersebut dicabut di Mae Lan, pemerintah berencana mencabut keputusan serupa di satu kabupaten di Narathiwat dan propinsi Yala serta menggantinya dengan ISA di empat kabupaten di propinsi Songkhla, di dekatnya, kata Abhisit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika