REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR tentang industri pertahanan, Senin (7/2) dihadiri oleh empat menteri, yakni Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dan Menteri Riset dan Tekonologi, Suharna.
Selain keempat menteri itu, turut hadir Wakil Menhan Sjafrie Sjamsuddin, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Panglima TNI Jenderal (TNI) Agus Suhartono.
Dalam rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddi, Menhan Purnomo Yusgiantoro memaparkan saat ini kebijakan tentang revitalisasi industri pertahanan ditangani oleh satu komite, yakni Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). "Industri pertahanan ini merupakan bagian kecil dari industri strategis," kata dia yang menjabat sebagai ketua dalam komite tersebut.
Menurut Purnomo, KKIP memiliki tiga pilar, yakni pengguna, produsen, dan pemerintah. Salah satu tugasnya adalah melakukan perumusan formulasi kebijakan yang berpihak pada industri pertahanan dalam negeri.
"Untuk pemenuhan alutsista (alat utama sistem persenjataan) mengutamakan sumber dalam negeri," kata Purnomo. Meskipun dipenuhi asing, syaratnya harus ada transfer teknologi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika