REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpendapat reward and punishment dalam sistem presidensial adalah kewenangan mutlak Presiden. Partai pendukung Pemerintah sekalipun tidak bisa menggurui Presiden mengenai hal itu. Termasuk soal kontrak politik koalisi dan pengisian kabinet.

“Reward and punishment itu serahkan saja kepada yang memiliki kewenangan. Yang di luar, yang tak punya otoritas, tak usah ngajari,’’ tegas Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (9/3). Apakah Presiden akan menjatuhkan sanksi atau tidak kepada anak nakal di gerbong partai pendukungnya, tambah dia, bukan hak siapapun untuk mendorong ataupun mencegah.

Lukman juga mengingatkan bahwa istilah ‘koalisi’ adalah salah kaprah. Kalaupun ada, sebut dia, hanyalah partai pendukung Pemerintah. “Dan itu tidak penting. Karena, (konsep) koalisi ada pada sistem parlementer,’’ ujar dia. Karenanya, sanksi maupun penghargaan kepada deretan partai di dalamnya juga bukan persoalan yang relevan dibicarakan.

Pendapat senada dilontarkan Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar. “(Soal reward and punishment) kami serahkan kepada Pak SBY,’’ tegas dia. Yang jelas, ujar Hasrul, PPP tetap setia berada di dalam koalisi dan bekerja seperti biasa tanpa mengharapkan apapun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika