REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Politisi PDIP, Pramono Anung, mengatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu dijaga dengan baik hingga 2014 mendatang.

"Kalau tidak dijaga, maka sistem demokrasi kita akan hancur. Meski kita 'marah' dengan pemerintah, namun pemerintahan perlu dijaga," kata Pramono dalam diskusi "Pemerintahan Tanpa Negarawan" di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (9/3).

Namun, lanjut dia, pemerintahan Presiden Yudhoyono perlu melakukan perbaikan-perbaikan pada sejumlah permasalahan yang disorot masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Memperbaiki kehidupan masyarakat tidak terlalu sulit asalkan pemimpinnya memiliki ketegasan dalam bertindak," katanya.

Pramono menyatakan pemerintahan SBY-Boediono yang tinggal 3,5 tahun lagi perlu melakukan perbaikan yang konkrit. Hal tersebut agar masyarakat tidak apatis. "Kalau pemerintah ini melanggar konstitusi, maka perlu diturunkan melalui konstitusi juga," kata Pramono yang juga Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan Presiden SBY sebenarnya memiliki banyak visi dalam membangun negara. Namun, hal tersebut masih dalam tataran impian.

"Presiden SBY memiliki visi yang banyak, namun masih dalam tataran impian,'' katanya. ''Seorang Presiden tidak wajib memberikan kuliah, tapi memberikan arah ke mana pemerintahan ini akan berjalan."

Ia menjelaskan sikap politik dan kepemimpinan SBY dinilai gamang karena SBY terlalu banyak memberikan poin-poin kebijakan. Hal tersebut membuat bawahannya bingung. "Presiden SBY harus bertindak dengan tegas bila akan menyelesaikan persoalan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika