REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Divisi Advokasi dan Batuan Hukum DPP Partai Demokrat, Denny Kailimang, mengatakan Partai Golkar tetap dipertahankan di dalam koalisi demi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

"Mau tidak mau itu untuk menjaga. Kita melihat bahwa untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pembangunan di republik ini, mau tidak mau (Golkar dipertahankan)," kata Denny seusai diskusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, Partai Golkar harus mematuhi kontrak baru dan tidak lagi bermain mata dengan mengganggu jalannya pemerintahan. "Sebenarnya sudah sama. Platformnya sama untuk perbaikan, untuk pembangunan,'' katanya. ''Ini yang harus kita bangun dengan kontrak-kontrak baru ini dan Golkar saya lihat sudah setuju dengan kontrak-kontrak baru itu."

Ia menambahkan gangguan oleh partai koalisi sangatlah tidak etis. Sebagai partai pendukung pemerintah, partai koalisi seharusnya juga turut mengamankan jalannya kebijakan pemerintah.

"Satu, bagaimana menjaga pemerintahan stabil dan efektif agar program-program pembangunan jalan. Kedua. agar tidak diganggu-ganggu di DPR. Koalisi harus benar-benar dong. Kalau sudah berkoalisi, harus memenuhi komitmen itu. Jangan dipermainkan," katanya.

Lebih jauh, Denny menyebutkan momentum reshuffle ini digunakan untuk mengevaluasi agar pemerintah tidak lagi diganggu oleh partai-partai politik pendukungnya sendiri. "Ke depan jangan menggoda-goda lagi, ke depan harus ada kontrak yang lebih tegas lagi bagaimana kepatuhannya kepada kebijakan-kebijakan pemerintah agar supaya tidak diganggu-gangu di DPR,'' tegasnya. ''Itu tugas koalisi untuk menjaga. Harus ada kontrak baru dengan adanya evaluasi atas koalisi dan reshuffle kabinet ini."

Ikuti Whatsapp Channel Republika