REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian BUMN mendorong bank milik negara memperbesar alokasi kredit ke sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara udara dan kelistrikan. "Saya meminta Bank BUMN memperbesar dan mempercepat pos kreditnya ke sektor infrastruktur," kata menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (9/3).

Mustafa menjelaskan, pembangunan infrastruktur sejalan dengan program pemerintah menyediakan sarana dan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyambut baik bahwa Bank BNI sudah menyatakan komitmen mengalokasikan dana kredit hingga Rp 10 triliun pada 2011. "Saya apresiasi itu. Tapi selain BNI, Bank BRI juga sangat berminat masuk infrastruktur," katanya.

Sebelumnya, Rabu (9/3), BNI dan BRI bersindikasi menyalurkan kredit investasi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 4,02 triliun. Direktur Utama Bank BNI Gatot M Suwondo menuturkan, pada tahap awal tahun ini realisasi kredit investasi tersebut diberikan kepada KAI.

Pembiayaan KAI untuk pengadaan lokomotif, gerbong pengangkut barang dan pengangkut penumpang. "Pembangunan perkeretapian bagian dari pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Gatot.

Menurutnya, likuiditas BNI tersebut akan disalurkan untuk pembiayaan logistik konektivitas atau jalan tol, listrik, dan termasuk mendukung infrastruktur telekomunikasi. Menurut Mustafa, kredit Bank BUMN untuk sektor kelistrikan dan telekomunikasi jumlahnya sudah cukup lumayan.

"Pemerintah juga mengutamakan pembangunan pada sektor telekomunikasi untuk menyediakan jaringan di seluruh tanah air," ujarnya.

Kementerian BUMN mencatat laba bank plat merah selama 2010 mencapai sekitar Rp 22 triliun. Mustafa menuturkan, laporan keuangan (unaudited) BRI membukukan laba sekitar Rp 9,03 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 8,8 triliun, Bank BNI sekitar Rp 3 triliun, dan Bank BTN sekitar Rp 1 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika