REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah solusi mencegah 'cerai' pasangan kepala daerah yang berdampak ke efektifitas Pemerintahan. Selama pemilihan menggunakan calon berpasangan dan berdasarkan hitungan politik, maka ketidakefektifkan Pemerintahan di daerah menjelang pemilu kepala daerah akan tetap terjadi.

"Salah satu sebab (cerai pasangan kepala daerah) adalah karena mereka dipilih berpasangan dan kebanyakan berpasangan atau dipasangkan secara politik,'' ujar Anas, Kamis (10/3). Cara itu, sebut dia, akan menyebabkan 'ketidakcocokan batere' pasangan.

Dengan banyaknya kasus perceraian politik menjelang pemilu kepala daerah itu, Anas mengatakan perlu dipertimbangkan pemilu kepala daerah tak lagi memilih pasangan kepala daerah. "Tapi kepala-nya saja yang dipilih langsung, tanpa wakil," tegas dia. Karena jika tetap dipilih berpasangan dan terbuka peluang pasangan berbeda partai alias 'kawin politik',tambah dia, hasilnya akan sama saja sekalipun melalui DPRD.

Sementara pemilihan wakil kepala daerah, ujar Anas, dapat diserahkan kepada Kepala Daerah terpilih. "Bisa diserahkan kepada Kepala Daerah untuk menentukan wakil, dengan syarat yang diatur dalam UU," kata dia. Harapannya, kecocokan dan efektifitas Pemerintahan bisa terbangun sejak awal hingga akhir masa jabatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika