REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfud Shiddiq, mengimbau pemerintah Indonesia tidak perlu menanggapi laporan Wikileaks yang memuat laporan kawat Kedubes AS dan dilansir dua harian Australia, Sidney Morning Herald dan The Age.

"Sebagian informasi Wikileaks itu, informasi 'sampah'. Kalau ada yang betul, itu bisa jadi, dan waktu yang akan membuktikannya. Pemerintah Indonesia tidak perlu disibukkan klarifikasi ke sana kemari," kata Mahfud di DPP PKS, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kalau pun ada yang harus klarifikasi bukanlah pemerintah Indonesia, melainkan Kedutaan Besar Amerika. "Lebih baik dibiarkan begitu saja," katanya.

Menurut dia, permasalahan ini bukan pertama kali terjadi, bahkan sebelumnya sudah banyak kepala negara yang disebut-sebut dalam informasi wikileaks tersebut. "Semakin dikomentari akan semakin panjang dan itu akan menguras energi. Jadi, saya kira tidak perlu reaktif," katanya.

Ia mengatakan, bila informasi dari wikileaks itu benar, maka akan menjadi fakta hukum. "Sekarang ini kan serba isu. Kalau apa yang diisukan itu betul, kan bukan hanya sekarang, tapi ada waktunya. Dan itu harus jadi fakta hukum untuk mengatakan itu betul apa tidak. Jadi sarana verifikasi dan validasi ini, bukan media tapi proses hukum," tuturnya.

Menurut Mahfud, ada pertanyaan besar yang harus dijawab ketika wikileaks mengeluarkan suatu laporan secara sistematis, yakni apa motifnya? Agenda dan tujuan sebenarnya? "Ini enggak mungkin satu insiden begitu saya. Hanya insiden saja tidak mungkin. Ini pasti ada satu desain di balik itu," katanya.

Apalagi, lanjut Mahfud, kalau dilacak mereka ini orang yang mengantasnamakan paham "open society", namun di balik itu ada nama-nama seperti George Soros. "Saya melihat bahwa ini ada target yang ingin dicapai dan ada ageda yang sedang dijalankan. Saya tidak tahu itu apa," paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika