REPUBLIKA.CO.ID,PARIS--Prancis berusaha mempercepat upaya multilateral bagi pembentukan zona larangan terbang di Libya untuk membendung konflik di negara itu, kata Menteri Luar Negeri Alain Juppe dalam sebuah pernyataan, Minggu. Juppe memuji Liga Arab beranggotakan 22 negara yang dukungannya dinilai sangat penting untuk mengatasi keadaan di kawasan itu, karena mendukung usulan yang dipelopori Inggris-Prancis untuk sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai pemberlakuan zona larangan terbang.

"Prancis memuji secara khusus seruan Liga Arab kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera memberlakukan zona larangan terbang terhadap pesawat militer Libya dan membentuk zona keamanan di daerah-daerah yang terkena pemboman," katanya. "Prancis mempercepat upaya-upayanya dalam beberapa jam mendatang, bersama dengan Uni Eropa, Liga Arab, Dewan Keamanan PBB dan Dewan Peralihan Nasional Libya," katanya, menunjuk pada oposisi Libya.

Prancis secara resmi mengakui dewan itu sebagai perwakilan sah Libya. Uni Eropa secara keseluruhan belum bertindak sejauh itu namun setuju bertemu dengan kelompok oposisi itu untuk membahas krisis tersebut. Rusia dan Cina tampaknya enggan mendukung zona larangan terbang itu, sementara AS, Jerman dan Italia mengambil sikap hati-hati mengenai intervensi, yang kata Washington dan Uni Eropa hanya bisa dilakukan dengan mandat PBB.

Setelah pemberontakan internal terhadap pemimpin Libya Moamer Kadhafi, pasukan yang setia padanya melakukan pemboman gencar terhadap pemberontak untuk menghalau mereka dari sejumlah kota. Senin dan Selasa, Prancis menjadi tuan rumah pertemuan menteri luar negeri Kelompok Delapan (G8), yang mencakup seluruh anggota tetap DK PBB kecuali Cina. "Keadaan di Libya akan dibahas pada pertemuan tingkat menteri G8," kata Juppe dalam pernyataan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika