REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyarankan pemerintah Indonesia untuk tidak bersikap emosional menanggapi laporan Wikileaks.

Menurut Ketua Umum KAMMI, Rijalul Imam, respons yang seharusnya dikeluarkan tidak mengesankan sikap emosional. Pasalnya, belum tentu apa yang dipaparkan Wikileaks, seperti diberitakan dua harian Australia, benar adanya. “Yang jelas selama data tersebut tidak benar atau hanya berangkat dari data rekayasa, sebaiknya pemerintah Indonesia tidak perlu emosional,” katanya kepada Republika.co.id.

Rijalul menyarankan agar pemerintah lebih bersikap objektif. Semisalnya, menggunakan prosedur internasional yang ada untuk meminta klarifikasi kebenaran bocoran informasi Wikileaks kepada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah AS. “Kalau memang perlu dibawa ke Mahkamah Internasional lantaran merusak nama baik, maka gunakan prosedur itu. Kita masih punya senjata, yakni payung hokum, jadi tidak perlu emosional,” pungkasnya

Seperti diberitakan dua harian Australia, The Age dan Sydney Morninng Herald, pekan lalu, laporan Wikileaks yang mengutip sumber Kedubes AS di Jakarta mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan kekuasaan untuk melindungi tersangka korupsi. Ani Yudhoyono dan mantan Wapres Jusuf Kalla juga tak luput dari laporan negatif Wikilekas tersebut. Respons telah dikeluarkan pemerintah Indonesia dengan melayangkan protes kepada Kedubes AS di Jakarta.