REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Munculnya Perda yang dikeluarkan sejumlah provinsi di Indonesia menandakan daerah membutuhkan ketegasan pemerintah pusat terhadap persoalan Ahmadiyah. Pasalnya, ada anggapan pemerintah pusat tidak tegas.Sebab itu pemerintah pusat diminta bersikap sekalipun SKB tiga menteri telah menjadi bukti keseriusan pemerintah terhadap masalah Ahmadiyah.

Cendikiawan Muslim, Azyumardi Azra menilai kehadiran Perda seharusnya diperiksa oleh Mendagri. Dia khawatir Perda yang dikeluarkan tidak sesuai dengan SKB Tiga Menteri yang telah ditetapkan. Menurut dia, langkah yang seharusnya dilakoni pemerintah daerah adalah mensosialisasikan SKB Tiga Menteri bukan membuat peraturan daerah.

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Sirajd mengatakan kehadiran perda menandakan pemerintah daerah lebih tahu soal solusi penyelesaian masalah Ahmadiyah ketimbang pemerintah pusat.  Meski begitu, Said Aqil menilai SKB Tiga Menteri sudah cukup menjadi acuan lantaran dibuat dengan pertimbangan yang matang dan penuh kompromi.

Direktur Pusat Studi Quran (PSQ), Quraish Shihab mengatakan persoalan Ahmadiyah lebih ideal diselesaikan dengan cara berdialog. Menurutnya, umat Islam seharusnya merangkul jamaah Ahmadiyah guna meluruskan segala persoalan. Dengan begitu, konflik yang ada tidak berkepanjangan.

Photo by Google