REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah daerah diminta lebih berhati-hati dalam menyebut soal perubahan harga pangan. Hal tersebut, tujuannya agar mencegah terjadinya ekpektasi akan terjadinya inflasi yang lebih tinggi lagi di satu daerah. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengimbau hal itu dalam sambutannya di Rakornas TPID II di Hotel Borobudur, Rabu (16/3).

"Saya imbau untuk berhemat-hemat dalam mengatakan kata-kata yang mendorong inflasi, terutama di daerah. Mohon maaf saya harus katakan itu," kata dia. Hal ini menurutnya, sering terjadi saat kampanye di daerah. Hatta mengungkap, seringkali juru kampanye menyatakan "Kalau saya terpilih, Upah Minimum Regional naik dua kali."

Seringkali yang terjadi adalah, ketika mendengar pernyataan seperti itu, ekspektasi harga oleh industri mulai naik. "Padahal setelah itu tidak terjadi apa-apa," kata dia. Kenaikan harga tersebutlah, menurut dia, yang memicu kenaikan inflasi. Menurut pandangan Hatta, daerah perlu memerhatikan hal ini, sebab, inflasi daerah mencapai 77 persen terhadap inflasi nasional.

Apalagi, Pemda memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi didaerahnya masing-masing. Khusus, untuk volatile food, dia juga menekankan agar pungutan liar tidak ada lagi. Selain itu, penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin) harus selalu tepat waktu, bahkan dia juga meminta agar Pemda juga jangan malu untuk minta dilakukan operasi pasar memang hal itu dinilai sangat perlu. "Inflasi itu mahluk yang menggerus pendapatan masyarakat," katanya.

Selain itu, Hatta juga berharap agar sampai Juli, adalah merupakan bulan-bulan deflasi. Bahkan, menurut dia, Maret 2011 telah memiliki potensi untuk terjadinya deflasi. "Saya ingin realistis bahwa di 2011 – 2014 rata-rata 5 plus minus 1 bisa kita capai. Walaupun kita harus kerja keras untuk mencapai 6 persen dan 5 plus 1 tahun ini, 5 minus satu berat sekali," ujarnya. Karena itu, pemerintah sedang giat mewaspadai hal-hal berkaitan dengan inflasi yang disebabkan gangguan sementara disitribusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika