REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengingatkan kepada para pemimpin di daerah untuk tidak main-main dalam menjaga stabilitas harga pangan terutama beras. "Jadi saya, Bapak Presiden, dan Menteri sudah punya tekad dan ini saya harap jadi tekad juga para pemimpin di daerah soal pangan jangan main-main. Soal pangan, beras itu harus tersedia dengan harga yang stabil. Apapun harus kita lakukan," katanya dalam sambutan pembukaan acara Rakornas II Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Rabu (16/3).
Ia mengatakan, stabilitas pangan merupakan hal yang harus dan wajib dijaga tanpa kompromi. "Di waktu yang lain mungkin masih bisa kita toleransi perdebatan, tapi pangan ini 'zero tolerance' (tanpa toleransi), karena disitulah kunci kestabilan semua," kata Wapres.
Ia mengatakan, stabilitas ekonomi tergantung mengandalkan stabilitas sosial politik. Begitu pula sebaliknya. Sementara pangan sangat penting menjaga keduanya. Sehingga tidak heran bila banyak rezim jatuh karena mengabaikan stabilitas pangan. "Tidak perlu kita terlalu jauh melihat pengalaman-pengalaman di berbagai negara. Sebab itu mutlak bagi masing-masing kita untuk mengamankan soal pangan ini. Ketersediaannya, maupun kestabilan harganya," kata Wapres.
Ia mengungkapkan, soal pangan tidak bisa lagi semuanya diatur pemerintah pusat. Menurut dia, pasokan pangan justru tergantung dengan pemerintahan daerah. "Harus secara desentralisasi. ini yang saya garis bawahi. Tidak mungkin dari pusat dikendalikan, oleh sebab itu peran dari para pimpinan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memantau secara benar-benar perkembagan dari ketersediaan maupun kestabilan harga pangan, di masing-masing daerah ini adalah kuncinya," katanya.
Ia menambahkan, saat ini daerah telah menjadi tulang punggung bagi sistem ketahanan nasional. Ia mengungkapkan Perpres tentang fleksibilitas Bulog dalam membeli stok pangan dan Inpres tentang penanganan iklim ekstrem tidak akan berjalan dengan baik dalam mendukung ketahanan pangan bila pemerintah daerah tidak berperan aktif.
"Tidak mungkin perpres itu bisa dijalankan untuk mengamankan ketersediaan pangan kalau dikendalikan dari pusatan karena itu saya menganjurkan, nanti bapak menteri juga benar-benar memobilisasi di daerah. Benar-benar memberikan tanggung jawab dan kewenangan yang penuh pada masing-masing daerah untuk mengamankan ketahanan pangan di masing-masing," kata Wapres.
Ia menambahkan, terutama di bidang produksi pada provinsi dana kota/kabupaten yang merupakan sentra produksi bahan pokok pangan seperti beras dan sentra yang lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika