REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta- Krisis di kawasan Timur Tengah dan Afika Utara seharusnya menjadi momentum negara-negara Islam untuk bersatu dan meningkatkan derajat kualitas kehidupan di masing-masing negara. Pasalnya, sebagian besar konflik yang terjadi memiliki benang merah yang sama yakni perubahan. Meski demikian, ada pula tujuan perubahan yang beresiko berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan antar kabilah yang menginginkan penguasaan atas kawasan kaya Minyak seperti terjadi di Libya.

Ketua MUI, Amidhan Sabeera mengatakan MUI mengharapkan krisis yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara segera diselesaikan dan tidak lagi memakan korban jiwa. Sebabnya, menurut Amidhan, MUI segera mengkomunikasikan perkembangan di kawasan itu dengan cara mengundang duta-duta besar negara sahabat yang berada di kawasan tersebut. Melalui komunikasi yang dijalin, diharapkan berlanjut pada tingkatan yang lebih luas yakni melalui organisasi Konferensi Islam (OKI). Selama ini fakta yang ada memperlihatkan sikap OKI yang terkesan acuh.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi mengatakan komunikasi yang dibangun melalui diskusi bersama duta besar negara-negara sahabat mampu diharapkan mampu menciptakan pemberitaan yang tidak menyudutkan umat Islam. Menurut dia, kecenderungan yang terjadi, umat Islam di negara-negara Muslim cenderung dicap anti demokrasi dan anti perdamaian. Padahal menurut Muhyiddin, pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Sementara itu, masing-masing duta besar negara-negara Islam seperti Tunisia, Sudan, Irak dan Irak sepakat kondisi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan bentuk keinginan dari seluruh elemen masyarakat dari berbagai latar beakang. Pada prinsipnya, masyarakat di kawasan itu menghendaki kebebasan, keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Mereka juga sepakat memastikan situasi yang kini menimpa umat Islam di Timur Tengah akan segera membaik. Dengan catatan, rezim yang kelak berkuasa harus mampu merubah kebijakan dan pola pendekatan pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah nantinya dituntut mampu mendekati masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan.

Footage by youtube/photo by google