REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kongres PSSI 26 Maret untuk memilih anggota Komite Pemilihan serta Komite Banding dan Kongres 29 April untuk memilih ketua umum PSSI 2011-2015 diharapkan dapat berlangsung jujur dan transparan sesuai dengan Electroral Code FIFA.
"Kongres PSSI agar dapat berjalan secara jujur dan transparan, jangan lagi ada perselingkuhan dari mulai tata cara kongres hingga tata cara pemilihan ketua baru," kata pengamat sepak bola Eddy Elison di Jakarta, Jumat.
Eddy menilai PSSI tak bisa lagi membuat suatu peraturan yang menyalahi atau berada diluar Statuta FIFA dalam penyelenggaraan kedua kongres tersebut. "Ketua Umum PSSI harus dipilih di dalam kongres. Dan apabila terdapat suatu perdebatan mengenai pasal yang meragukan dalam penafsirannya, FIFA sendiri telah menegaskan agar mengacu kepada Statuta FIFA yang dalam bahasa Inggris," ujarnya memperingatkan.
Terkait dengan persiapan Kongres pertama 26 Maret yang akan memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan (untuk bursa pencalonan ketua umum PSSI baru), Eddy pun menyoroti adanya pembuatan Peraturan Organisasi (PO) yang disusun sebagai acuan pembentukan kedua komite itu sebagai sesuatu yang berada diluar Statuta FIFA.
"Saya tidak setuju dengan adanya PO karena PO itu merupakan bagian dari Pedoman Dasar PSSI dan bukan isi dari Statuta FIFA. Dengan adanya PO ini berarti ada peraturan baru lagi tentang penyelenggaraan kongres itu sendiri, ini bisa menimbulkan kerancuan baru," katanya yang didampingi Bob Hippy, mantan pengurus sepakbola.
Kerancuan dikhawatirkan bakal muncul dengan adanya PO, lanjutnya, mengingat Electoral Code FIFA menegaskan agar kongres benar-benar harus dijalankan secara demokratis, terbuka dan tak boleh ada yang ditutup-tutupi lagi seperti yang terjadi dalam kongres di Bali baru-baru ini.
Mengenai isi PO itu sendiri, menurut Eddy, PSSI harus secepatnya menyebarkan PO tersebut kepada para anggota PSSI pemilik hak suara di kongres dan bukan menyebarkannya justru pada saat kongres berlangsung sehingga para anggota tak memiliki kesempatan melakukan revisi jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dari Statuta FIFA.
"Yang saya tahu dari anggota pemilik suara, mereka belum menerima PO hasil rumusan tersebut. Kami minta PSSI agar bersikap terbuka dan demokrasilah. Jangan lagi menyembunyikan sesuatu yang pada akhirnya akan ketahuan juga oleh para anggota itu sendiri. Jangan membuat kesalahan untuk kedua kalinya," ujarnya.
Pada kesempatan itu Eddy dan Bob Hippy menunjukkan data dari 100 anggota PSSI pemilik hak suara di kongres nanti, yakni 33 Pengprov dan 67 pengurus klub dari Liga Super Indonesia, Divisi Utama, Divisi Satu, Divisi Dua dan Divisi Tiga.
Ia menegaskan, ke-100 anggota PSSI tersebut berhak mengikuti setiap kongres yang diagendakan pada tahun ini dan disusun sesuai hasil kongres di Bali pada 20 Januari lalu.
"Dengan demikian jika terjadi perubahan, penggantian, ketidak-sesuaian atau bentuk perubahan lain pada daftar dan susunan, maka hal itu menunjukkan secara nyata telah terjadi pelanggaran atas Statuta PSSI versi bahasa Inggris yang telah disetujui oleh FIFA/AFC, karenanya tidak sah, batal dan harus ditolak dengan tegas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika