REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - Cina Ahad (20/3) menyatakan menyesalkan serangan-serangan udara multinasional terhadap Libya, dan mengatakan dalam pernyataan kementerian luar negeri bahwa pihaknya menentang penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional. "Cina telah mencatat perkembangan-perkembangan terakhir di Libya dan menyatakan penyesalan atas serangan-serangan militer di Libya itu," kata pernyataan itu.
Rusia juga mengeluarkan pernyataan senada, di mana Moskow menyerukan gencatan secepat mungkin. Pernyataan Cina tidak menyebutkan gencatan senjata namun menandaskan, bahwa Cina menghormati "kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah" negara Afrika utara itu.
"Kami harapkan Libya bisa membenahi stabilitas secepat mungkin dan menghindari jatuhnya korban sipil selanjutnya berkaitan dengan meningkatnya konflik bersenjata itu," katanya menambahkan.
Pasukan multinasional yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris mulai membombardemen Libya dengan rudal-rudal dari laut dan udara pada Sabtu, dengan dalih untuk menegakkan mandat zona larangan terbang PBB dan perlindungan terhadap para pemberontak dari pasukan Muamar Gaddafi. Cina dan Rusia adalah pemegang suara yang paling menonjol dalam menentang tindakan militer di Libya di kalangan 15 anggota Dewan Keamanan PBB.
Kedua negara tidak memberi otorisasi resolusi PBB operasi, bersikap abstain dalam pemungutan suara Dewan Keamanan tentang masalah ini ketimbang menggunakan kekuatan veto mereka. Perancis dan Inggris telah memimpin tuntutan untuk zona larangan terbang, dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menulis surat kepada para kepala negara atau pemerintah dari semua anggota dewan agar mencari dukungan mendesak untuk melakukan tindakan.
Cina sebelumnya mengatakan, pihaknya abstain setelah memperhitungkan "keprihatinan dan posisi-posisi negara Arab serta Uni Afrika, di samping situasi saat ini khususnya di Libya", katanya, tanpa merinci lebih lanjut. Cina, yang sering menghadapi kritik pihak luar atas catatan hak asasi manusia sendiri dan perlakukannya terhadap gejolak kelompok minoritas, konsisten menentang gerakan yang dianggap sebagai campur tangan dalam urusan negara lain.
"Cina selalu menentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional," tegas pernyataan Ahad itu, dan menambahkan bahwa Beijing mendukung semangat dan prinsip-prinsip Piagam PBB, tanpa merinci. Para pemimpin Cina telah menyaksikan dengan keprihatinan pada saat pencampuradukan masalah mulai dari ekonomi sampai korupsi - dan kurangnya demokrasi - memicu pemberontakan populer di Tunisia, Mesir, Libya dan tempat lain di dunia Arab.
PM Wen Jiabao tahun lalu menolak perbandingan apapun situasi diTimur Tengah dan Afrika Utara dengan Cina. Meskipun demikian, sensor laman terkemuka telah memblokir hasil-hasil untuk "Mesir" dan negara-negara lainnya tentang istilah yang dapat dikaitkan dengan pemberontakan, misalnya di laman populer sina.com.
Hal ini juga disebarkan oleh pasukan keamanan ke jalan-jalan di Beijing, Shanghai dan kota-kota di seluruh negeri dalam menanggapi seruan tanpa nama untuk melakukan unjuk rasa mingguan di kota-kota besar di Cina. Seruan-seruan itu sebagian besar menjadi melempem di bawah respon polisi, dan tidak ada aksi protes jelas yang telah dilaporkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika