REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga kini masih menggantung. Pemerintah masih belum bisa memastikan waktu yang tepat untuk pengaturan BBM bersubsidi tersebut.

Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh, mengatakan pihaknya mengundur waktu pelaksanaan program pengaturan BBM bersubsidi. "Pada dasarnya pemerintah tidak boleh menunda pengendalian BBM bersubsidi. Penundaan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi didasari banyak faktor."Saya kira pemerintah dan Komisi VII DPR RI perlu hati-hati menyebutkan sampai kapan (penundaan)," tegas Darwin seusai Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (21/3).

Dia menjelaskan banyak faktor yang mendasari penundaan pembatasan BBM bersubsidi. "Ditunda untuk mengubah perpres. Ini yang ditunda pengklasifikasian pengguna BBM bersubsidi dengan perubahan peraturan yang terkait," jelas Darwin.

Selain itu, perkembangan eksternal seperti harga pangan dan energi yang fluktuatif juga menjadi pertimbangan. Untuk menerapkan kebijakan, ujar Darwin, itu diperlukan prasyarat. "Menyangkut harga pangan dan harga energi yang dalam posisi stabil, tidak fluktuatif. Harga minyak yang tinggi juga (mengakibatkan) disparitas harga semakin membesar, ini menggangu efektifitas program (pembatasan BBM bersubsidi)," lugasnya. 

Dia mengungkapkan jika konsumsi BBM bersubsidi tidak dibatasi, maka pemerintah akan nombok dana subsidi sebesar Rp 7 triliun di 2011. "Volume BBM bersubsidi akan mencapai 42 juta kiloliter (KL). Excess terhadap kuota sebesar 3,5 juta KL adalah sebesar Rp 7 triliun," kata Darwin.

Prognosa tersebut didasarkan pada tren konsumsi BBM bulanan tahun 2010, realisasi konsumsi 2011 dan asumsi APBN 2011.Berdasarkan data Kementerian ESDM, selama Januari 2011, setiap harinya jumlah konsumsi premium masyarakat mencapai 64.100 KL. Selanjutnya di Februari 2011 mencapai 65.075 KL per hari. Sedangkan hingga 16 Maret 2011 sudah mencapai 66.937 KL per hari.

Jumlah tersebut melebihi jatah kuota premium yang hanya sebesar 63.536 KL per hari.Darwin menyampaikan agar konsumsi BBM bersubsidi 2011 tidak melampaui kuota yang telah ditetapkan yaitu 38,59 juta KL, pemerintah sedang mengkaji tiga opsi yang disusun Tim Kajian Pembatasan BBM bersubsidi yang dipimpin Anggito Abimanyu.Opsi pertama, kenaikan harga premium sebesar Rp 500 per liter. Nantinya, cashback Rp 500 per liter tersebut diberikan kepada angkutan umum karena memberikan pelayanan untuk masyarakat. Pelaksanaan cashback sejauh in baru siap di Pulau Jawa.

Kebijakan harga baru premium dan cashback pelaksanaannya tidak melewati bulan deflasi April atau Mei 2011.Opsi kedua, menjaga harga pertamax pada level Rp 8.000 per liter, sehubungan dengan adanya migrasi pengguna premium ke pertamax dan opsi ketiga adalah penjatahan konsumsi premium dengan menggunakan sistem kendali yang bukan hanya berlaku pada angkutan umum tapi juga motor.

Opsi ketiga, harga premium tetap Rp 4.500 per liter untuk sepeda motor dan angkutan umum dengan jatah. Jika melebihi jatah, maka bayar Rp 5.500 per liter. Dan, harga premium mobil pribadi Rp 5.500 per liter.Dari ketiga opsi yang diusulkan Ketua Tim Pengkaji Pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah menilai opsi kedua dan ketiga adalah yang terbaik.

Namun, untuk opsi paling realistis adalah opsi pertama yakni menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500."Opsi terbaik adalah memindahkan konsumen Premium ke Pertamax (opsi kedua) atau melakukan penjatahan BBM (opsi ketiga). Untuk pengurangan konsumsi Premium bersubsidi dapat menghemat anggaran dan opsi ketiga memerlukan alat kendali (RFID)," papar Darwin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika