REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Bea Cukai Aceh berupaya meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, khususnya Pelabuhan Krueng Geukeuh, Lhokseumawe. Salah satunya yaitu melalui penyelenggaraan forum group discussion (FGD) dengan instasi terkait di pelabuhan.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Rusman Hadi, mengatakan koordinasi sangat diperlukan untuk kelancaran pelayanan kepelabuhanan. Koordinasi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Krueng Geukeuh, Pelindo I, Polres Lhokseumawe, Lanal Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Aceh Utara, pihak Imigrasi, Karantina, pihak Tenaga Kuli Bongkar Muat (TKBM) serta importir yang menggunakan jasa pelabuhan Krueng Geukeuh sangat dibutuhkan.

"(Ini berguna) untuk kelancaran pelayanan kepelabuhanan kepada para stakeholder pelabuhan dan meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (2/8).

Rusman menyebut, koordinasi di antara masing-masing instansi di pelabuhan juga dibutuhkan untuk menyukseskan deklarasi penertiban importasi berisiko tinggi (PIBT) yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, KPK, Kepala Staf Kepresidenan dan PPATK pada 12 Juli.

Dalam diskusi tersebut, juga dibahas berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi masing-masing instansi di pelabuhan, serta solusi yang dapat diambil, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para pemangku kepentingan yang menggunakan jasa pelabuhan. Para perwakilan instansi pelabuhan pun berkomitmen bersama memberikan yang terbaik sesuai porsinya masing-masing. Hal ini demi meningkatkan kelancaran arus barang serta mendukung penertiban importasi di Pelabuhan Krueng Geukeuh, Lhokseumawe, Aceh.