REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (2/7). Dalam kunjungan ini, Jokowi menyerahkan 5.000 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat yang berasal dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Parepare, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap.

Penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat ini digelar di Lapangan Andi Makasau, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Jokowi menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada rakyat terutama di bidang pertanahan.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat sertifikasi tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Hingga 2015, tercatat sebanyak 80 juta bidang tanah belum bersertifikat.

"Dulunya, setiap tahun hanya kurang lebih 500-600 ribu sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia. Artinya, kalau dihitung, kita harus menunggu 160 tahun lagi semua bidang tanah itu tersertifikasi. Mau menunggu 160 tahun?" tanya Jokowi, dikutip dari siaran resmi Istana.

Ia mengaku, telah menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk bekerja lebih keras dalam menerbitkan sertifikat yang menjadi hak masyarakat. Sekitar 5 juta sertifikat pun telah diterbitkan pemerintah pada 2017.

"Tahun kemarin alhamdulillah bisa keluar lima juta sertifikat di seluruh Indonesia. Dari 500 ribu meloncat 10 kali menjadi lima juta," ucapnya.

Karena itu, Jokowi pun mengapresiasi kerja keras Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat pemberian sertifikat tanah. "Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras kantor-kantor BPN baik di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Karena target tahun kemarin lima juta sudah terlampaui. Tahun ini nanti tujuh juta," ujarnya.

Dengan sertifikat tanah yang telah dibagikan, Jokowi berharap masyarakat tak lagi khawatir terhadap status hukum tanah yang dimilikinya. Ia juga berharap, tak ada lagi konflik atau sengketa tanah usai sertifikat tanah dibagikan kepada masyarakat.

"Kalau sudah jadi sertifikat ini, kita itu menjadi tenang. Karena hak hukum atas tanah menjadi jelas. Di sini ada nama pemegang hak dan luas yang dikuasai berapa, jadi jelas sekali. Kalau ada sengketa, pemegang hak ini sudah tenang," ujarnya.