REPUBLIKA.CO.ID, MANILA--Pemerintah Filipina akan memberikan dana kompensasi bagi ribuan orang korban peperangan mematikan antara tentara dan gerilyawan Muslim pada 2008. Niat itu disampaikan presiden baru Filipina Benigno Aquino, lewa penasihat perdamaiannya, Kamis (1/7).
Para donatur potensial dari komunitas internasional telah menyampaikan ketertarikan untuk berkontribusi dalam pengumpulan dana, meski anggaran khusus pemerintah telah disiapkan untuk itu, demikian ujar sang jubir, Teresita Deles, kepada wartawan. "Dana akan dikucurkan dalam bentuk perumahan, kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan tentu saja masalah kesehatan yang masih melingkupi para korban dan kebutuhan lain. Perumahan dibutuhkan agar mereka memiliki tempat untuk pulang," ujarnya.
Teresita tak menyangkal ada potensi donasi dari luar. "Ada banyak dukungan internasional yang masuk ke area ini. Beberapa dari mereka (pendonor) telah berbicara langsung dengan saya," ungkapnya.
Si jubir juga pertam kali berbicara kepada wartawan di hari pertama ia bertugas penuh setelah Aquino mengambil alih pemerintahan pada Rabu lalu. Teresita mengatakan korban yang perlu mendapat bantuan segera diperkirakan berjumlah 25 ribu keluarga. Mereka masih berstatus pengungsi tanpa tempat tinggal jelas setelah kelompok separatis, Front Liberasi Islam Moro (MILF) meluncurkan serangan di penjuru selatan Pulau Mindanao pada 2008.
Serangan itu merupakan respon keputusan Mahkaman Agung Filipina yang menolak proposal MILF untuk mendapat kontrol atas wilayah yang diklaim mereka bagian dari kawasan leluhurnya. Lebih dari 700 ribu orang kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran tersebut.
Sekitar 12 ribu pendukung MILF terlibat dalam pemberontakan untuk mendirikan negara Islam merdekan di Mindanao sejak 1978. Pendahulu Aquino, Gloria Arroyo, sempat melakukan perundingan damai dengan MILF namun gagal mencapai kata sepakat dalam sepuluh tahun kepemimpinannya.
Aquino menyalahkan Arroyo atas kekerasan berdarah pada 2008. Ia menuding kegagalan kesepakatan proposan kontrol teritori adalah hasil negosiasi dibalik layar tanpa melibatkan pemimpin komunitas yang akan dipengaruhi perjanjin tersebut.
Dalam pernyataan Kamis, Teresita juga mengatakan pemerintah akan mengatur ulang panel negosiasi dengan pemberontak MILF. "Seawal mungkin, saya ingin menyampaikan pesan jelas bahwa kami serius ingin melakukan negosiasi di atas meja dan tanda pertama niat ini, kami akan sebut nama dengan segera," ujarnya. "Filipina membutuhkan kreativitas besar, keseriusan dalam mengukir kesepakatan damai."
Ikuti Whatsapp Channel Republika