REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, mengatakan bahwa Institut Pertanian Bogor (IPB), peneliti dan rektor meminta Kemendiknas untuk memfasilitasi pembicaraan dengan Mahkamah Agung (MA). Hal ini diungapkan Fasli seusai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa prroduk tembakau bagi kesehatan dan isu susu formula yang diduga tercemar bakteri di Jakarta, Kamis (17/2).
''Para peneliti dan Rektor IPB dan peneliti IPB meminta tolong untuk difasilitasi untuk memberikan penjelasan lebih dalam kepada MA,'' kata Fasli. Hal ini terkait posisi IPB sebagai institusi independen yang memiliki kode etik akademik penelitian
Kementerian Pendidikan Nasional pun akan mempelajari secara khusus tentang putusan MA. Karena, ada dua hal yang terkait putusan MA. Yaitu keharusan memenuhi keputusan tertinggi dan kebebasan akademik yang sudah memiliki aturan bakunya. Hasil dari pembelajaran ini akan dikomunikasikan pada MA.
Apa yang terjadi saat ini, kata Fasli, antara masalah hukum dan etika akademik. ''Bukan tugas penelitian untuk melakukan pengumuman. Itu adalah tugas Negara,'' tutur dia. Karena, sebuah penelitian ilmiah itu hanya sampel dan bukan populasi.
Putusan MA inipun dinilai bercampur antara tiga instansi yang tanggung jawab dan wewenangnya berbeda. Yaitu, Kemenkes dan BPOM yang memiliki tugas publik untuk melakukan pengawasan secara terus menerus. Sebagai institusi pendidikan, IPB salah satu tugasnya melakukan penelitian.
Di sisi lain, Fasli menegaskan bahwa pembukaan data responden itu berlawanan dengan kaidah dan etika penelitian akademik. Karena dalam kode etik akademik penelitian, data responden tidak boleh diumumkan. Yang boleh diumumkan hanya hasil penelitiannya saja.
Jika data responden diumumkan, tambah dia, ada kekhawatiran responden dan calon responden lainnya tidak akan bersedia lagi untuk diteliti pada penelitian-penelitian berikutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika