REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan permasalahan klaim ganti rugi akibat pencemaran minyak mentah di Laut Timor. Salah satunya adalah dengan menunjuk tim penilai independen.

Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, menuturkan hal tersebut penting dilakukan untuk mendapatkan data pencemaran yang obyektif. Hal tersebut disampaikannya terkait dengan penolakan dari PTTEP, pengelola ladang minyak Montara, terhadap klaim dari pemerintah Indonesia.

Selama ini, kata Satya, pemerintah belum pernah mengkoordinasikan hal tersebut dengan DPR. ''Data akibat pencemaran di Laut Timor belum pernah disampaikan, metodologinya juga tak disampaikan secara rinci,'' katanya di Jakarta, Selasa (31/8).

Pemerintah hanya menyampaikan bahwa telah dibentuk tim penilai pada Juli lalu. Tim tersebut dipimpin oleh Masnellyati Hilman dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tim independen tersebut, selayaknya adalah hasil dari pembicaraan antara PTTEP dengan pemerintah. ''Kalau bisa melibatkan Pemerintah Australia juga,'' cetus politikus Partai Golkar tersebut sehingga, kedua belah pihak tak lagi menyangsikan data yang didapatkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika