REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Indonesia memiliki target "menggolkan" kesepakatan Reduction Emission Degradation Deforestation Plus (REDD+) di konvensi perubahan iklim (UNFCCC) yang diselenggarakan pada 27November-10 Desember 2010 di Cancun, Meksiko. "Di Cancun kita tidak akan bicara 'legally banding' lagi. Kalau kita mampu menggolkan REDD+ sudah lumayan karena REDD+ konsepnya betul-betul murni dari Indonesia," kata Menteri Lingkungan Hidup (MenLH), Gusti Muhammad Hatta, di Jakarta, Senin (29/11).
REDD adalah skema alternatif untuk memangkas emisi gas rumah kaca menghadapi perubahan iklim yang belakangan ini menjadi permasalahan global dan mulai dirasakan dampaknya. Saat pertemuan terakhir di Nagoya, kemitraan belum mencapai kesepakatan maksimal sehingga diharapkan dapat diwujudkan kesepakan di Cancun.
Dalam pertemuan tingkat tinggi di Cancun diharapkan ada kemajuan, sehingga menjadi jembatan untuk kesuksesan pelaksanaan UNFCCC ke-17 mendatang di Afrika Selatan. UNFCCC di Cancun Meksiko akan membahas masalah mitigasi, adaptasi dan transfer teknologi yang akan dimanfaatkan menghadapi masalah perubahan iklim yang melanda dunia.
Sementara, menurut MenLH, Indonesia ingin REDD+ segera bisa diimplementasikan namun sampai saat ini masih menjalani persiapan terutama terkait pengukuran emisi sehingga bisa jelas pembayarannya. Terkait implementasi tersebut, Indonesia sudah berkomitmen tidak lagi memberi izin baru untuk pemanfaatan hutan alam pada 2011. Terutama lahan gambut karena emisi yang dihasilkan sangat besar.
Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup terus mendorong agar pemanfaatan hutan tidak hanya kayu saja tapi juga memperhitungkan jasa lingkungan yang dihasilkan hutan tersebut seperti udara, air maupun jasa rekreasi.
Sedangkan terkait target reduksi emisi yang juga belum memiliki kesepakatan, Indonesia berupaya agar dapat ditempuh melalui pertemuan bilateral dengan target negara-negara maju.
"Kita tidak mau debat terus berjalan, hutan terus rusak tapi Indonesia tidak mendapat apa-apa. Maka saya dalam setiap pertemuan melakukan pendekatan secara bilateral agar segera disepekati," kata MenLH.
Ikuti Whatsapp Channel Republika