JAKARTA--Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana, menyatakan pencopotan Dirut PDAM Jaya memang terkait dengan buruknya kinerja PDAM dan kedua operatornya, Palyja dan Aetra. Terlebih. PDAM dan kedua operator tersebut tidak bisa menanggulangi krisis air bersih di DKI Jakarta dalam waktu cepat.
Terkait buruknya kinerja dan pelayanan Palyja dan Aetra, Lulung mendesak agar perjanjian kerja sama (PKS) dengan PDAM Jaya sejak 1998 diputus. Apalagi, sejak PKS ditandatangani hingga saat ini, banyak poin-poin perjanjian yang tertuang dalam PKS tidak ditepati oleh kedua operator.
Misalnya, lanjut wakil rakyat dari Fraksi-PPP DPRD DKI ini, dalam PKS yang dirancang ketika Gubernur DKI dijabat Surjadi Soedridja dan ditandatangani ketika Gubernur DKI dijabat Sutiyoso itu, PT Palyja dan Thames PAM Jaya (TPJ) kini ganti nama jadi Aetra menjanjikan air PAM yang diterima masyarakat sudah steril dan layak minum langsung dari kran yang disediakan di tempat umum seperti di Singapura dan Malaysia. "Faktanya sekarang ternyata berbeda. Jangankan langsung minum dari kran, untuk memasak saja tidak layak akibat kotor berwarna cokelat terkadang hitam dan ada cacing," ungkapnya.
Lulung menegaskan, selama delapan tahun Hariadi Priyohutomo menjabat Dirut PAM Jaya, pelayanan kedua operator mendapat nilai merah. Bahkan tidak pernah memberi kontribusi ke PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Padahal, lanjut lulung, kehadiran kedua perusahaan asing yakni Palyja dari Prancis dan TPJ dari Inggris tidak modal sepeser pun alias modal dengkul. Semua aset PDAM Jaya yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, seperti jaringan pipa, armada operasional, kantor, Instalasi Pengolahan Air (IPA), dan konsumen sudah diserahkan pengelolaannya kepada Palyja dan Aetra. "Namun kenyataannya sampai saat ini belum pernah memberikan kontribusi dana secara signifikan ke PAD."
Ironisnya, kata Lulung, dalam PKS disebutkan utang modal usaha PDAM Jaya ke Departemen Keuangan yang besarnya ratusan miliar rupiah tersebut menjadi tanggung jawab kedua operator untuk melunasinya dengan mencicil tiap tahun.
"Tapi hingga sekarang belum dilunasi dan kontribusi ke PAD juga nihil. Lalu ada manfaat bagi masyarakat Jakarta atas kerja sama itu?" tanyanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika