REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Pengawasan minuman beralkohol di daerah-daerah di Jawa Barat (Jabar) masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Demikian yang diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar, Ferry Sofwan Arif. Menurut Ferry, pengadaan minuman beralkohol seharusnya dilakukan oleh tempat-tempat tertentu.

''Pada pasal 4 sudah jelas, bila tempat-tempat yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol adalah hotel berbintang 3, 4 dan 5, restoran dengan Talam Kencana dan Talam Selaka serta bar termasuk pub dan lab malam,'' ujar Ferry yang ditemui Republika di kantornya, Selasa (11/5) pagi.

Ferry menambahkan, pembelian minuman beralkohol tersebut untuk diminum langsung di tempat. Untuk golongan B dan C, dapat diminum di kamar hotel, maksimal 187 mililiter. Minuman Beralkohol Golongan A memiliki kadar alkohol kurang dari 5 persen. Golongan B, antara 5-20 persen, dan lebih dari 20 persen termasuk dalam Golongan C.

Hal inilah, kata Ferry, yang kurang disosialisasi oleh pihak produsen selaku pihak yang memproduksi minuman keras tersebut. Bahkan kios dan warung-warung kecil yang tak memiliki izin pun kerap dapat ditemukan minuman keras. ''Wewenang untuk pengawasan itu, berada pada dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di kabupaten/kota masing-masing,'' ucapnya.

Ferry juga mencurigai adanya penjualan minuman-minuman beralkohol di kios-kios jamu dan minuman tradisional. Menurutnya, masyarakat kurang memahami tentang minuman keras dan beralkohol.

''Mereka menganggap minuman keras hanya minuman dengan merk-merk tertentu. Padahal jika minuman tersebut mengandung alkohol, dinamakan minuman beralkohol. Produsen dan distributor tidak menyosialisasikan ini,'' jelasnya. ''Masyarakat pun tidak aktif melaporkannya kepada pihak berwajib.''

Ikuti Whatsapp Channel Republika