Sabtu 05 Jun 2010 02:31 WIB

Kapolda Metro: Peringatan Potensi Kerusuhan Koja Diabaikan Walikota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Polda Metro Jaya mengaku telah memberi peringatan jauh hari kepada Wali Kota Jakarta Utara terkait kemungkinan pecah kerusuhan di Koja akibat penertiban makam Mbah Priok. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Wahyono, Polda telah bahkan melakukan usaha intelejen di sekitar makam yang dianggap keramat tersebut sejak awal Januari.

Meski tidak menempatkan orang di sana, melainkan pengumpulan data, dia menjelaskan, usaha intelejen telah dilakukan secara komprehensif. Ini, ungkapnya, merupakan bagian antisipasi polisi. "Kami sudah beri rekomendasi tentang risiko-risikonya sejak jauh hari, tapi ternyata tak dilaksanakan," ujarnya.

Menurut Wahyono, rekomendasi telah diberikan kepada otoritas pemerintah. Awalnya, Kapolda menyebut nama Gubernur sebagai pihak yang diberi rekomendasi, sebelum meralat perkataannya sendiri. "Bukan, maksud saya wali kota," ujarnya.

Dia mengaku tak habis pikir mengapa rekomendasi tersebut tidak dijalankan. Saat bentrok pecah, Kapolda pun mengaku telah memberi instruksi secara detail kepada Kapolres Jakarta Utara untuk menarik pasukan. Ini, kata Wahyono, dilakukan untuk mencegah bertambahnya korban. "Itu bukti bahwa kita cepat," katanya.

Wahyono bahkan sempat mempertanyakan peran wali kota saat kerusuhan terjadi. "Coba tanya, dimana dia (wali kota) saat kerusuhan terjadi? coba saja tanyakan," kata Wahyono.

Walau telah memetakan masalah sejak jauh hari, namun hingga kini, penuntasan kasus Koja belum usai. Selang 45 hari pascakerusuhan, Polda Metro Jaya belum menetapkan satu pun tersangka terkait kejadian yang menewaskan tiga anggota Satpol PP itu.

Ini berbanding terbalik dengan hasil kerja tim pencari fakta bentukan Komnas Ham, PMI, dan DPRD DKI. Ketiga tim independen tersebut telah menghasilkan rekomendasi dan menyebut sejumlah nama yang bertanggungjawab.

Komnas Ham menyebut Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo sebagai penanggungjawab tertinggi. Sementara, hasil investigasi DPRD berujung dengan penyebutan nama Wali Kota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, sebagai pihak yang paling bertanggungjawab.

Kapolda Metro Jaya menepis dugaan jika pihaknya lamban. Dia justru berkilah, apa yang dilakukan polisi selengkah lebih cepat dengan pihak lain. "Kami telah mengambil langkah taktis dan cepat, dari sebelum kejadian hingga pascakejadian," ujarnya.

Soal rekomendasi yang diabaikan, polisi memang belum menindak pihak yang melalaikan imbauan tersebut. Hingga kini, ia mengaku belum memanggil Ketua Sat Pol PP maupun Wali Kota Jakarta Utara. Namun, dia juga menegaskan polisi akan terus mengusut kerusuhan yang dipicu rencana penggusuran makam Mbah Priok.

sumber : C02
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement